PAD Pemda Sulut Capai Rp2,63 Triliun di 2024: Pertumbuhan 23%, Namun Ada Tantangan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024 mencapai Rp2,63 triliun, meningkat 23,09% dari tahun sebelumnya, tetapi masih menghadapi tantangan seperti penurunan rasio pajak dan ketergantungan pada transfer dana pusat.

Manado, 10 Februari 2025 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Utara (Sulut) mencatatkan capaian signifikan pada tahun 2024. Angka tersebut mencapai Rp2,63 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 23,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi kabar baik bagi perekonomian daerah, namun di baliknya terdapat tantangan yang perlu diatasi.

Capaian PAD Sulut dan Kontribusi Daerah

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulut, Hari Utomo, mengumumkan angka tersebut pada Senin lalu di Manado. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi penyumbang terbesar PAD, mencapai 59,6 persen dari total keseluruhan. Pemerintah Kota Manado menyusul dengan kontribusi 16,5 persen, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkontribusi 4,1 persen. Meskipun angka ini menunjukkan kinerja positif, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Data menunjukkan bahwa transfer ke daerah (TKD) masih mendominasi pendapatan Sulut di tahun 2024. TKD berkontribusi sebesar Rp13,93 triliun atau sekitar 83,87 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan PAD agar mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Daerah

Meskipun capaian PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif, Hari Utomo juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Sulut. Salah satu tantangan utama adalah tren penurunan rasio pajak (tax ratio). Selama tiga tahun terakhir, rasio pajak turun 1,10 persen dari tahun 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini antara lain potensi penghindaran pajak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dan belum optimalnya digitalisasi sistem pengumpulan dan penegakan pajak daerah.

Selain itu, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat bergantung pada TKD sebagai sumber pendapatan utama. Proporsi belanja pegawai juga masih tinggi, sementara porsi belanja infrastruktur relatif rendah. Minimnya pembiayaan kreatif lokal (local creative financing) sebagai alternatif pembiayaan juga menjadi kendala.

Upaya Peningkatan PAD dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak merupakan langkah krusial. Optimalisasi digitalisasi sistem perpajakan juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak. Diversifikasi sumber pendapatan daerah juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada TKD.

Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendukung sektor-sektor unggulan daerah, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan belanja infrastruktur juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah juga perlu mencari alternatif pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya.

Kesimpulan

Capaian PAD Pemda Sulut sebesar Rp2,63 triliun di tahun 2024 merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun, pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada TKD. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan strategi yang tepat, diharapkan perekonomian Sulut dapat terus berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.