Mendagri Dorong Pemda Prioritaskan Peningkatan Kualitas SDM
Mendagri Dorong Pemda Prioritaskan Peningkatan Kualitas SDM

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan guna menghadapi bonus demografi.

Mendagri Tegaskan Ekonomi Daerah Cermin Kemajuan Wilayah: Percepat Belanja APBD 2025!
Mendagri Tegaskan Ekonomi Daerah Cermin Kemajuan Wilayah: Percepat Belanja APBD 2025!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai indikator kemajuan, mendorong percepatan realisasi anggaran APBD 2025, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Kemendagri Minta Pemda Hindari Acara Seremonial Boros: Fokus pada Kinerja dan Kesejahteraan Rakyat
Kemendagri Minta Pemda Hindari Acara Seremonial Boros: Fokus pada Kinerja dan Kesejahteraan Rakyat

Sekjen Kemendagri meminta pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial yang boros anggaran dan lebih fokus pada peningkatan kinerja pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Mendagri Pesan Pemprov DKI Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif
Mendagri Pesan Pemprov DKI Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif

Mendagri Tito Karnavian melalui Wagub DKI Jakarta Rano Karno berpesan agar Pemprov DKI memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Mendagri Minta Sekda Rutin Tinjau Ulang Perencanaan Pembangunan Daerah
Mendagri Minta Sekda Rutin Tinjau Ulang Perencanaan Pembangunan Daerah

Mendagri Tito Karnavian meminta Sekda dan Kepala Bappeda rutin meninjau ulang perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan efektivitas anggaran dan terlaksananya program pembangunan.

Efisiensi Anggaran: Ujian Pertama bagi Gubernur di Tahun 2025
Efisiensi Anggaran: Ujian Pertama bagi Gubernur di Tahun 2025

Mendagri Tito Karnavian menjadikan pemantauan efisiensi anggaran sebagai ujian pertama bagi Gubernur dalam mengelola pemerintahan daerah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.