Fokus Efisiensi APBD 2025, Gubernur Bengkulu Bantah Anggaran Kendaraan Dinas Rp5 Miliar

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, fokus pada efisiensi APBD 2025 untuk sektor prioritas dan membantah anggaran pembelian kendaraan dinas sebesar Rp5 miliar yang disebut-sebut terjadi pada masa kepemimpinannya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, tengah fokus pada efisiensi anggaran dan pengalihannya ke sektor-sektor prioritas. Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas isu yang beredar mengenai rencana pengadaan kendaraan dinas senilai Rp5 miliar. Kabid Perencanaan Anggaran BPKAD Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli, menjelaskan bahwa isu tersebut tidak akurat dan perlu diluruskan.

Menurut Rizqi, pengadaan kendaraan dinas tersebut terjadi sebelum Helmi Hasan dilantik sebagai Gubernur pada 20 Februari 2025. Proses pengadaan, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dimulai pada 5 Februari 2025 dan pembayaran dilakukan pada 13 Februari 2025. Pada periode tersebut, Provinsi Bengkulu masih dipimpin oleh Plt. Gubernur Rosjonsyah.

Rizqi menambahkan bahwa Gubernur Helmi Hasan, setelah dilantik dan mengikuti retret selama satu minggu, baru aktif bekerja pada awal Maret 2025. Sejak saat itu, fokus pemerintahannya diarahkan pada efisiensi dan relokasi anggaran APBD 2025 untuk kepentingan rakyat. Pembelian kendaraan dinas sebelumnya, menurut Rizqi, telah sesuai prosedur keuangan daerah dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang membatasi efisiensi pada pos belanja perjalanan dinas, publikasi, FGD/seminar, dan studi tiru.

Klarifikasi Anggaran Kendaraan Dinas

Rizqi menjelaskan bahwa pembelian kendaraan dinas dilakukan sebelum terbitnya Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada 23 Februari 2025. Pembelian tersebut, menurutnya, bertujuan untuk mendukung operasional dan meningkatkan belanja modal pemerintah daerah.

Berbeda dengan periode sebelumnya, pada kepemimpinan Helmi Hasan-Mian, alokasi anggaran difokuskan pada sektor-sektor prioritas. Sektor tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan, program sosial kemasyarakatan, dan program-program yang dapat mendorong perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Helmi Hasan untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, isu mengenai pengadaan kendaraan dinas senilai Rp5 miliar yang dikaitkan dengan Gubernur Helmi Hasan dinyatakan tidak benar. Pemerintah Provinsi Bengkulu menekankan bahwa Gubernur fokus pada efisiensi APBD 2025 dan alokasi anggaran untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

"Gubernur Helmi saat ini fokus pada efesiensi, relokasi dan refocusing APBD 2025 untuk membantu rakyat," tegas Rizqi Al Fadli.

Prioritas APBD 2025: Infrastruktur dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Helmi Hasan-Mian berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur yang memadai. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan. Infrastruktur yang baik diharapkan dapat menunjang mobilitas masyarakat dan menopang perekonomian daerah.

Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi prioritas utama. Alokasi anggaran untuk sektor ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Bengkulu. Program-program sosial kemasyarakatan juga mendapatkan perhatian khusus, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Dengan fokus pada efisiensi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan APBD 2025 demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

Program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan. Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.