Pemprov Bengkulu Pangkas Anggaran Publikasi Puluhan Miliar, Fokus pada Sektor Produktif
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memangkas anggaran publikasi pemerintah hingga puluhan miliar rupiah dan mengalihkannya ke sektor produktif, memanfaatkan media sosial untuk komunikasi langsung dengan masyarakat.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, telah mengambil langkah signifikan dengan memangkas anggaran iklan dan publikasi pemerintah provinsi hingga puluhan miliar rupiah. Keputusan ini diambil setelah melihat besarnya anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk publikasi, mencapai lebih dari Rp51 miliar. Pemangkasan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memprioritaskan pembangunan sektor produktif.
Langkah berani ini diambil pasca terpilihnya Helmi Hasan dalam Pilkada Serentak 2024. Beliau berinisiatif untuk mengurangi anggaran publikasi hingga 89 persen, sehingga hanya sekitar 11 persen atau sekitar Rp5,61 miliar dari anggaran semula yang dialokasikan untuk publikasi. Dana yang dihemat tersebut kemudian dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan di Provinsi Bengkulu.
Meskipun anggaran publikasi dipangkas drastis, Gubernur Helmi Hasan memastikan bahwa hal tersebut tidak akan menghambat penyampaian informasi kepada masyarakat. Justru sebaliknya, ia menilai akses komunikasi dengan masyarakat menjadi lebih baik dan responsif berkat pemanfaatan media sosial seperti TikTok dan WhatsApp.
Aksesibilitas Informasi yang Lebih Baik Lewat Media Sosial
Gubernur Helmi Hasan secara aktif memanfaatkan platform TikTok dan nomor WhatsApp pribadinya sebagai saluran komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah provinsi untuk menerima masukan, keluhan, dan saran secara langsung dari warga Bengkulu. Respon cepat terhadap keluhan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama.
Dengan strategi ini, pemerintah provinsi dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. Contohnya, keluhan mengenai pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, razia rambut siswa, harga produk pertanian yang rendah, hingga harga komoditas sawit yang tidak semestinya, dapat ditanggapi dengan cepat.
Gubernur menekankan bahwa penggunaan TikTok bukan sekadar untuk hiburan, melainkan sebagai alat untuk bekerja dan mendengar langsung aspirasi masyarakat. Banyak program pemerintah yang tercetus berkat laporan dan masukan yang diterima melalui platform media sosial tersebut.
Penghematan Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Keputusan memangkas anggaran publikasi merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk mengelola keuangan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan mengurangi pengeluaran untuk iklan publikasi, dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan.
Pengalihan anggaran ke sektor produktif diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bengkulu. Pembangunan infrastruktur jalan, misalnya, akan mempermudah aksesibilitas dan mobilitas warga, serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan mengurangi pengeluaran untuk publikasi yang terkadang kurang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Respon Cepat Pemerintah terhadap Aspirasi Masyarakat
Salah satu dampak positif dari strategi komunikasi yang baru ini adalah respon pemerintah yang lebih cepat terhadap aspirasi masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan saran secara langsung kepada Gubernur, dan hal ini memungkinkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan.
Contohnya, masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang sebelumnya mungkin membutuhkan waktu lama untuk ditangani, kini dapat ditindaklanjuti dengan cepat berkat laporan langsung dari masyarakat melalui media sosial. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian masalah publik.
Dengan demikian, meskipun anggaran publikasi dipangkas, akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan responsif tidak selalu membutuhkan anggaran yang besar, melainkan strategi yang tepat dan pemanfaatan teknologi yang optimal.
Ke depan, diharapkan strategi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan memprioritaskan sektor produktif dan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
