Kementerian PU Percepat Pembangunan 65 Sekolah Rakyat untuk Keluarga Miskin
Kementerian PU siapkan infrastruktur Sekolah Rakyat di 65 lokasi tahap pertama, ditargetkan konstruksi dimulai Mei 2025 untuk tingkatkan akses pendidikan keluarga miskin.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah gencar mempersiapkan infrastruktur untuk program Sekolah Rakyat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya di Desil 1. Tahap pertama pembangunan akan fokus pada 65 lokasi yang telah ditentukan, dengan target konstruksi dimulai pada minggu ketiga Mei 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa dokumen perencanaan teknis untuk 65 lokasi tersebut telah selesai disusun pada minggu keempat April 2025. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Proses pembangunan melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Metode pembangunan yang digunakan adalah model 1, yang mencakup rehabilitasi atau renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, BUMN, atau swasta. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi ini telah dikeluarkan, dan proses pengadaan penyedia jasa konstruksi dan konsultansi sedang berjalan.
Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap Pertama
Proses percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama ini menunjukan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan. Dengan penyelesaian dokumen perencanaan teknis dan target konstruksi yang jelas, diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Proses pemilihan lokasi Sekolah Rakyat juga mempertimbangkan beberapa faktor penting. Lokasi-lokasi yang dipilih diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan yang memadai. Dengan demikian, bantuan pendidikan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain 65 lokasi tahap pertama, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 lokasi tambahan. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum sedang melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan dan kebutuhan pembangunan di lokasi-lokasi tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah dalam program Sekolah Rakyat.
Satgas Sekolah Rakyat: Jaminan Pembangunan yang Efektif
Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan Sekolah Rakyat, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 446/KPTS/M/2025 yang berlaku sejak 11 April 2025.
Satgas Sekolah Rakyat memiliki tugas penting dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Mereka akan bekerja dengan pendekatan umum, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang optimal. "'Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025,' kata Menteri PU Dody Hanggodo", demikian disampaikan Menteri PU.
Dengan adanya Satgas ini, diharapkan koordinasi antar instansi terkait akan semakin terintegrasi. Hal ini akan mempermudah proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan percepatan pembangunan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan akses pendidikan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
