Sekolah Rakyat: Strategi Jitu Atasi Kemiskinan dan Kebodohan di Indonesia

BP Taskin nilai program Sekolah Rakyat sangat strategis karena selesaikan dua masalah sekaligus, yaitu kemiskinan dan kebodohan, dengan dukungan dana CSR dan kolaborasi antar kementerian.

Jakarta, 18 Maret 2024 - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menilai program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos), sebagai program strategis dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Program Sekolah Rakyat juga menjadi prioritas pemerintah, seperti halnya program Makan Bergizi Gratis.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan solusi yang tepat untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. BP Taskin sendiri berperan aktif dalam program ini, bertanggung jawab atas penyusunan rencana induk, identifikasi daerah prioritas, penyusunan kurikulum berbasis keterampilan kerja, dan pemantauan efektivitas program. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan keberhasilan program tersebut.

Salah satu fokus utama BP Taskin adalah memastikan anak-anak yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan dapat terdaftar dalam program ini. Identifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang belum terdata juga menjadi prioritas agar tidak ada yang terlewatkan. Harapannya, program Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti di jenjang SMA, tetapi juga mendorong siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bahkan, bagi lulusan SMA, terdapat rencana inkubasi dan penyerapan ke program strategis lainnya seperti program Makan Bergizi Gratis.

Program Sekolah Rakyat: Solusi Kemiskinan dan Kebodohan

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi bagi kelompok miskin ekstrem yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Kurikulumnya akan berbasis keterampilan kerja, membekali siswa dengan keahlian yang dibutuhkan di pasar kerja. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga membuka peluang kerja bagi para lulusannya, sehingga secara efektif memutus mata rantai kemiskinan.

Sekolah Rakyat akan berbentuk asrama, menampung 1.000 siswa per sekolah. Pembangunannya ditargetkan 100 sekolah per tahun, tersebar di berbagai daerah prioritas. Luas lahan setiap sekolah mencapai 5-10 hektare, menjamin kenyamanan dan kelengkapan fasilitas belajar. Pemerintah telah mengalokasikan Rp100 miliar untuk operasional dan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.

Kolaborasi antar kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan, menjadi kunci keberhasilan program ini. Satuan tugas (satgas) juga dibentuk untuk menangani berbagai aspek, mulai dari pengembangan kurikulum hingga pengelolaan pendidikan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan program ini berjalan efektif dan efisien.

Pendanaan Sekolah Rakyat: Peran Swasta dan CSR

BP Taskin juga berperan dalam penggalangan dana untuk program Sekolah Rakyat. Budiman Sudjatmiko menyebutkan potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sangat besar, mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Ia berharap dana CSR dari swasta dan BUMN dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat.

Berdasarkan informasi dari Bappenas, terdapat sekitar Rp80 triliun dana CSR dari swasta dan Rp10 triliun dari BUMN setiap tahunnya. Dengan dukungan dana CSR, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak anak dari keluarga miskin ekstrem.

Perpres memberikan BP Taskin kewenangan untuk menggalang dana yang tidak mengikat dari berbagai sumber, termasuk CSR, hibah, dan lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dukungan Kemensos dan Integrasi Program

Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program Sekolah Rakyat di lapangan. Wamensos Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya pendampingan sosial, penyediaan akses pendidikan, dan integrasi dengan program pemberdayaan lainnya. Sekolah Rakyat berasrama harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan berkualitas bagi para siswa.

Program Sekolah Rakyat merupakan respons terhadap arahan Presiden untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Kemensos berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak ini benar-benar mendapatkan manfaat optimal dari pendidikan yang diberikan. Kolaborasi dan integrasi program dengan berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan di Indonesia. Dengan kolaborasi antar kementerian, dukungan dana CSR, dan komitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan masa depan bangsa Indonesia.