Sekolah Rakyat: Harapan Baru Pendidikan untuk Anak Indonesia dari Keluarga Miskin

Pemerintah luncurkan Sekolah Rakyat, sekolah gratis dengan konsep asrama untuk anak keluarga miskin, bertujuan memutus rantai kemiskinan dan menciptakan generasi emas Indonesia 2045.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya mengatasi masalah pendidikan anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini berupa sekolah gratis dengan konsep asrama, bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan dan menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Program ini diprakarsai sebagai respon atas data Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan masih banyaknya anak dari keluarga miskin yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.

Salah satu contohnya adalah Amin, seorang anak berusia 15 tahun yang terpaksa putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Amin kini bekerja sebagai pemulung botol plastik untuk membantu ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kisah Amin menggambarkan tantangan yang dihadapi anak-anak dari keluarga miskin dalam mengakses pendidikan yang layak. Minimnya akses pendidikan berdampak negatif terhadap kualitas hidup anak dan perkembangan bangsa secara keseluruhan.

Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Program ini merupakan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Targetnya adalah mendirikan 100 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA pada akhir tahun ini, dengan fasilitas asrama yang dapat menampung ratusan siswa.

Sekolah Rakyat: Upaya Memutus Rantai Kemiskinan

Kementerian Sosial, di bawah kepemimpinan Menteri Saifullah Yusuf, ditugaskan untuk merealisasikan program Sekolah Rakyat. Tim khusus dibentuk untuk mempercepat pembangunan dan operasional sekolah ini. Saat ini, 53 lokasi telah disiapkan untuk implementasi program, dengan target operasional pada Juli 2025. Selain kriteria ekonomi, calon siswa juga akan dinilai berdasarkan prestasi akademik.

Fasilitas Sekolah Rakyat meliputi gedung sekolah dan asrama yang dapat menampung minimal 100 siswa. Proses penerimaan siswa dan perekrutan guru direncanakan dimulai pada akhir Maret atau awal April 2025. Sekolah Rakyat akan mencari guru-guru yang kompeten dan bersedia ditempatkan di mana saja, demi menjaga kualitas pendidikan meskipun gratis.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dapat mengadopsi dua kurikulum: kurikulum sekolah unggulan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, atau kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum sekolah unggulan mengacu pada standar internasional, bahkan berpotensi melibatkan guru asing, sementara kurikulum Merdeka Belajar mengikuti standar nasional dan mengakomodasi kebutuhan siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Kurikulum dan Visi Sekolah Rakyat

Kurikulum Sekolah Rakyat akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Selain mata pelajaran formal, sekolah juga akan membekali siswa dengan berbagai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. "Mereka dapat menerapkan kurikulum sekolah unggulan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Mereka juga dapat menerapkan kurikulum sekolah yang saat ini digunakan dan dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Menteri Abdul Mu'ti.

Menteri Saifullah Yusuf menambahkan bahwa, "Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pendaftaran akan dibuka dalam satu atau dua bulan ke depan." Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat sebagai upaya untuk menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak seperti Amin, yang memiliki impian besar namun terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan lebih banyak anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan yang layak dan mewujudkan impian mereka. Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan kesetaraan akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia.