Banyumas Siapkan Lahan 5 Hektare untuk Sekolah Rakyat Program Presiden
Pemkab Banyumas telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di Desa Banteran untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang akan mencakup jenjang SD, SMP, SMA, dan diharapkan juga SMK.
Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bergerak cepat dalam mendukung program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, telah mengumumkan kesiapan lahan seluas 5 hektare di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang, sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut. Pengumuman ini disampaikan setelah Bupati diundang oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Semarang untuk membahas lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Sekolah Rakyat yang direncanakan akan dibangun ini merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan diharapkan juga SMK. Pembangunan fisik sekolah akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sementara operasionalnya akan dikelola oleh Kementerian Sosial. Banyumas tercatat sebagai salah satu kabupaten yang paling cepat mengajukan usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Bupati Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan bahwa setelah pertemuan di Semarang, ia langsung berkoordinasi dengan Menteri PU Dody Hanggodo dan Kementerian ATR/BPN terkait lahan yang telah disiapkan. Lahan di Desa Banteran bahkan telah ditinjau langsung, menandakan keseriusan Pemkab Banyumas dalam merealisasikan proyek ini. Harapannya, Sekolah Rakyat di Banyumas dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah tersebut, terutama untuk jenjang SMK yang sangat dibutuhkan.
Pemkab Banyumas Prioritaskan Pembangunan SMK di Sekolah Rakyat
Meskipun rencana awal mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, Pemkab Banyumas secara khusus memprioritaskan pembangunan SMK dalam kompleks Sekolah Rakyat di Desa Banteran. Hal ini didasarkan pada kebutuhan nyata akan tenaga terampil di wilayah Banyumas. Bupati Sadewo telah menyampaikan usulan tersebut kepada pihak terkait dan berharap usulan ini dapat disetujui.
Keberadaan SMK dalam kompleks Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan vokasi yang lebih mudah bagi masyarakat Banyumas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang terintegrasi dan berkualitas.
Pemkab Banyumas optimistis usulan pembangunan SMK ini akan disetujui. Dukungan dari Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk kelancaran proyek ini. Kesiapan lahan seluas 5 hektare yang dimiliki Pemkab Banyumas menjadi modal utama dalam mewujudkan Sekolah Rakyat yang komprehensif di Desa Banteran.
Dukungan Kementerian PU dan ATR/BPN untuk Pembangunan Sekolah Rakyat
Selain berkoordinasi dengan Kementerian PU, Pemkab Banyumas juga telah berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait lahan yang akan digunakan. Perizinan dan legalitas lahan menjadi hal penting yang harus dipenuhi sebelum pembangunan dimulai. Kerja sama yang baik antara Pemkab Banyumas dengan kementerian terkait sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses pembangunan.
Proses koordinasi yang intensif ini menunjukkan komitmen Pemkab Banyumas dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan kesiapan lahan yang memadai, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Banyumas dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Pemkab Banyumas berharap pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Kesiapan lahan dan koordinasi yang intensif dengan kementerian terkait menunjukkan keseriusan Pemkab Banyumas dalam mewujudkan program ini.
Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, diharapkan akan tercipta generasi muda Banyumas yang lebih terampil dan berkualitas, siap menghadapi tantangan di masa depan. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan di daerah tersebut.
Keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat di Banyumas akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
