Kementerian PANRB ungkap 213 instansi pemerintah mengusulkan penundaan pelantikan CASN 2024, karena masalah administrasi dan penyesuaian data.

Menteri PANRB tegaskan sanksi tegas bagi pimpinan K/L dan Pemda yang tetap rekrut honorer setelah UU ASN No.20 Tahun 2023 berlaku, dengan target penataan honorer tuntas Desember 2024.

Kementerian PANRB meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti kebijakan percepatan pengangkatan CASN 2024 sesuai arahan Presiden, dengan target CPNS Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025.

Kabupaten Badung, Bali, berhasil meraih penghargaan MPP Kinerja Prima 2024 berkat pelayanan publik yang unggul dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, berjuang keras memperjuangkan kepastian status PPPK bagi peserta seleksi 2024 yang nasibnya masih menggantung, sebagian besar merupakan tenaga honorer.

Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap berkomitmen melantik ASN PPPK pada April 2025 sesuai jadwal, meskipun ada surat edaran penyesuaian dari Kementerian PANRB; berbagai persiapan administrasi dan finansial telah dilakukan.

Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah sedang mengurus pengangkatan CASN 2024, memberikan solusi atas penyesuaian jadwal yang sebelumnya menimbulkan keresahan.

Kementerian PANRB mendorong penguatan implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memastikan reformasi birokrasi berdampak bagi masyarakat.

Kementerian PANRB mendorong pemerintah daerah, khususnya Mimika, Papua Tengah, untuk melakukan reformasi layanan publik yang lebih efisien dan transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah telah menyiapkan solusi terbaru terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CASN dan PPPK 2024, menjawab keresahan masyarakat.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengajak kepala daerah berkolaborasi dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian PANRB dan Yayasan UID berkolaborasi mengembangkan kompetensi ASN untuk mendukung transformasi digital dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas Diklat Pim di LAN.

Kementerian PANRB berhasil mengefisiensikan anggaran tahun 2025 sebesar 47,05 persen, atau sekitar Rp184,9 miliar, dengan tetap memprioritaskan belanja pegawai dan menerapkan strategi shared program serta shared outcome.

Kementerian PANRB melakukan penyesuaian pola kerja fleksibel atau FWA untuk meningkatkan produktivitas ASN, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik yang optimal, sesuai Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2021.

Kementerian PANRB menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) untuk memastikan pencairan gaji ke-13 dan 14 ASN tahun 2024, meskipun Menkeu memberi sinyal positif.

Kementerian PANRB mendorong penggunaan LAPOR! untuk meningkatkan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat guna memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran.

Kementerian PANRB menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas narkoba di Indonesia melalui peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral.

Kementerian PANRB dan Kementerian PPPA mendukung penuh pelatihan baru Lemdiklat Polri untuk meningkatkan kemampuan menangani kekerasan berbasis gender online (KBGO), khususnya yang menimpa perempuan dan anak.

Kementerian PANRB berkomitmen mendukung BNPB dalam meningkatkan kualitas SDM-nya agar lebih kompeten dalam penanggulangan bencana di Indonesia, ditandai dengan audiensi Kepala BNPB dengan Menteri PANRB.