Sebanyak 2.324 PPPK dan 4 pejabat fungsional dilantik di lingkungan Pemkot Semarang; Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti berpesan agar ASN menjaga integritas, berinovasi, dan bekerja keras.

Wali Kota Depok, Supian Suri, sesuaikan peraturan wali kota (Perwal) dengan UU ASN 2023 untuk percepat karir ASN dan penyesuaian sistem jabatan struktural.

Komisi II DPR mempertanyakan rencana revisi UU ASN yang akan mengembalikan wewenang pengangkatan dan pemindahan pejabat Eselon II ke pemerintah pusat, dinilai bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Komisi II DPR RI akan membahas RUU ASN yang ditugaskan Baleg, dengan fokus utama pada sistem meritokrasi yang merata dan netralitas ASN dalam pemilu.

Komisi II DPR mengesahkan RUU ASN untuk mengatasi masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada, dengan rencana pemindahan kewenangan mutasi eselon II ke atas ke pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Sulbar meminta seluruh ASN meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan publik pasca-libur Idul Fitri 1444 H, serta meminta kepala OPD mempertanggungjawabkan absensi pegawai.

Sebanyak 172 ASN di Pemkab Rejang Lebong wajib menyerahkan LHKPN paling lambat 31 Maret 2025; sanksi tegas menanti bagi yang telat.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, keluarkan Surat Edaran pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H untuk ASN dan pejabat di lingkungan Pemkab Lutim.

Pemerintah Kota Kediri menekankan pentingnya ASN berorientasi pada kemajuan kota untuk pelayanan publik yang optimal, ditandai dengan pemberian SK kenaikan pangkat kepada 297 ASN.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyerahkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat kepada 41 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, periode 1 April 2025, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi mereka.