Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPRD Situbondo Desak Pemda Cari Solusi Konkret Nasib Honorer yang Diberhentikan
DPRD Situbondo Desak Pemda Cari Solusi Konkret Nasib Honorer yang Diberhentikan

Fraksi GIM DPRD Situbondo mendesak Pemda mencari solusi konkret untuk ratusan honorer yang diberhentikan karena aturan pemerintah pusat, meminta solusi konkret agar mereka bisa diakomodasi dalam seleksi ASN mendatang.

600 Honorer Situbondo Diberhentikan, Pemkab Siapkan Solusi Outsourcing dan Wirausaha
600 Honorer Situbondo Diberhentikan, Pemkab Siapkan Solusi Outsourcing dan Wirausaha

Pemerintah Kabupaten Situbondo terpaksa memberhentikan 600 honorer karena aturan pemerintah pusat, namun menyiapkan solusi lowongan outsourcing dan bantuan wirausaha.

775 Honorer Pemkab Murung Raya Akan Berhenti Kerja April 2025
775 Honorer Pemkab Murung Raya Akan Berhenti Kerja April 2025

Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan memberhentikan 775 tenaga honorer pada April 2025 mendatang karena terbentur aturan pemerintah pusat terkait penghapusan honorer, dengan pengecualian pada tenaga kesehatan di daerah terpencil.

Pemkab Bekasi Cetak Sejarah: 9.051 Honorer Diangkat Jadi PPPK Secara Serentak!
Pemkab Bekasi Cetak Sejarah: 9.051 Honorer Diangkat Jadi PPPK Secara Serentak!

Pemerintah Kabupaten Bekasi mencetak sejarah dengan melantik 9.051 tenaga honorer menjadi PPPK secara serentak, terbanyak di Indonesia untuk tahap pertama tahun 2025.

9.051 PPPK Pemkab Bekasi Resmi Dilantik, Percepat Penghapusan Honorer
9.051 PPPK Pemkab Bekasi Resmi Dilantik, Percepat Penghapusan Honorer

Pemkab Bekasi telah melantik 9.051 PPPK pada 26 Maret 2025, menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menyelesaikan pelantikan tahap pertama lebih cepat dari target nasional, untuk menghapus status tenaga honorer.

Pemkab Manokwari Siapkan Regulasi Evaluasi 3.421 Tenaga Honorer
Pemkab Manokwari Siapkan Regulasi Evaluasi 3.421 Tenaga Honorer

Pemerintah Kabupaten Manokwari menyiapkan peraturan bupati untuk mengevaluasi dan berpotensi mengurangi 3.421 tenaga honorernya demi efisiensi anggaran.

Nasib Dokter PTT di Mukomuko Menggantung, Dinkes Surati Bupati
Nasib Dokter PTT di Mukomuko Menggantung, Dinkes Surati Bupati

Dinas Kesehatan Mukomuko menyurati Bupati terkait nasib dokter PTT menyusul larangan pemerintah terhadap pengangkatan tenaga honorer baru, mengancam pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas.

588 Honorer Pemkot Pariaman Resmi Jadi PPPK, 43 Guru Masih Menunggu
588 Honorer Pemkot Pariaman Resmi Jadi PPPK, 43 Guru Masih Menunggu

Pemkot Pariaman telah melantik 588 tenaga honorer menjadi PPPK, namun 43 guru honorer masih menunggu proses pelantikan karena kendala teknis dan waktu.

910 Honorer Pemprov Kepri Jadi PPPK Paruh Waktu: Solusi MenPAN-RB
910 Honorer Pemprov Kepri Jadi PPPK Paruh Waktu: Solusi MenPAN-RB

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengangkat 910 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebagai solusi atas kegagalan mereka dalam seleksi PPPK tahap I, dengan harapan diangkat menjadi PPPK penuh waktu di tah

120 Honorer Pemprov Kepri Dirumahkan, Bukan Karena Efisiensi Anggaran
120 Honorer Pemprov Kepri Dirumahkan, Bukan Karena Efisiensi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merumahkan 120 tenaga honorer karena tidak memenuhi syarat seleksi PPPK, bukan karena efisiensi anggaran, sesuai UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

Pemprov Babel Stop Kontrak 150 Honorer: Aturan Baru Jadi Kendala
Pemprov Babel Stop Kontrak 150 Honorer: Aturan Baru Jadi Kendala

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghentikan kontrak 150 pegawai honorer karena tak lolos CPNS 2024 dan tak terdaftar di BKN, membuka peluang solusi lewat tenaga alih daya.

Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024
Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD setempat berupaya mencari solusi bagi 3.852 tenaga honorer yang gagal lolos PPPK 2024, termasuk kemungkinan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk penambahan formasi atau skema alternatif.