Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD setempat berupaya mencari solusi bagi 3.852 tenaga honorer yang gagal lolos PPPK 2024, termasuk kemungkinan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk penambahan formasi atau skema alternatif.
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menghadapi tantangan besar terkait nasib tenaga honorer di daerahnya. Sebanyak 3.852 tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) di lingkungan pemerintah kabupaten gagal lolos dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024. Hal ini memicu upaya serius dari pemerintah kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mencari solusi terbaik.
Upaya Mencari Solusi
Dari total 627 formasi PPPK 2024 yang diberikan pemerintah pusat, terdiri dari tenaga pendidik (guru), kesehatan, dan tenaga teknis. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga honorer yang ada. Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten PPU, Ainie, menjelaskan bahwa para THL yang tidak lulus PPPK 2024 telah menyampaikan aspirasi mereka terkait kegagalan tersebut, termasuk kekecewaan atas gagalnya pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.
Pemerintah Kabupaten PPU dan DPRD sedang berupaya keras mencari jalan keluar agar permasalahan ini tidak berujung pada gejolak sosial. Salah satu langkah yang diambil adalah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Surat usulan telah disusun dan akan segera dikomunikasikan langsung, berharap agar THL yang tidak lulus PPPK 2024 tetap bisa diangkat sebagai PPPK penuh waktu.
Tantangan Anggaran
Namun, ada kendala besar yang dihadapi. Jika seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah kabupaten diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp168 miliar untuk penggajian. Ketentuan yang ada membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Kabupaten PPU tahun ini sebesar Rp2,5 triliun, dan saat ini baru 28 persen belanja pegawai yang terpakai (belum termasuk tunjangan).
Pengangkatan seluruh tenaga honorer akan membuat anggaran belanja pegawai membengkak. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan DPRD terus berupaya mencari solusi alternatif terbaik. Mereka tengah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan penambahan kuota PPPK dari pemerintah pusat atau skema pengangkatan lain yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Koordinasi dan Komunikasi
Proses koordinasi dengan Kementerian PAN-RB menjadi kunci penting dalam mencari solusi. Pemerintah Kabupaten PPU berharap mendapatkan dukungan dan arahan dari pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan ini. Komunikasi yang intensif juga dilakukan dengan para tenaga honorer untuk menjelaskan situasi dan langkah-langkah yang sedang ditempuh.
Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan tenaga honorer dan proses rekrutmen PPPK. Ke depan, diharapkan terdapat mekanisme yang lebih transparan dan adil dalam proses seleksi, serta perencanaan anggaran yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja di pemerintahan.
Kesimpulan
Permasalahan tenaga honorer di Penajam Paser Utara yang gagal lolos PPPK 2024 menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Upaya koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pencarian solusi alternatif terus dilakukan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan daerah.