Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pemkab Penajam Cari Solusi untuk Honorer yang Dirumahkan Akibat UU ASN
Pemkab Penajam Cari Solusi untuk Honorer yang Dirumahkan Akibat UU ASN

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berupaya mencari solusi terbaik untuk tenaga honorer yang dirumahkan pasca berlakunya UU ASN 20/2023, terutama di sektor pendidikan yang kekurangan guru.

konten ai
Pemkab Penajam Paser Utara Buka Peluang Honorer Jadi PJLP
Pemkab Penajam Paser Utara Buka Peluang Honorer Jadi PJLP

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menawarkan solusi bagi tenaga honorer yang terdampak UU ASN 2023 dengan mengakomodasi mereka dalam program Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) melalui e-katalog.

konten ai
Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024
Penajam Paser Utara Cari Solusi Honorer Gagal PPPK 2024

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan DPRD setempat berupaya mencari solusi bagi 3.852 tenaga honorer yang gagal lolos PPPK 2024, termasuk kemungkinan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk penambahan formasi atau skema alternatif.

Sumber Antara
Pemprov Jatim Komitmen Taati Aturan Penataan PPPK dan Non-ASN
Pemprov Jatim Komitmen Taati Aturan Penataan PPPK dan Non-ASN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh pada UU ASN 2023, menata PPPK dan non-ASN sesuai aturan KemenPANRB, dan memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di 2025.

Sumber Antara
Kalbar: Dewan Pendidikan Dukung Gubernur Pertahankan Guru Honorer
Kalbar: Dewan Pendidikan Dukung Gubernur Pertahankan Guru Honorer

Dewan Pendidikan Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang memastikan keberlanjutan pekerjaan dan kesejahteraan guru honorer serta tenaga tata usaha di satuan pendidikan.

#planetantara
Gubernur Papua Barat Larang Rekrutmen Honorer Baru, Fokus Penataan Non-ASN
Gubernur Papua Barat Larang Rekrutmen Honorer Baru, Fokus Penataan Non-ASN

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melarang perekrutan honorer baru di seluruh OPD, fokus pada penataan 1.002 honorer yang mengikuti seleksi CASN dan mengusulkan tambahan kuota CPNS untuk 180 honorer tersisa sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023.

#planetantara
250 Operator Sekolah di HST Terancam PHK, Pemkab Cari Solusi
250 Operator Sekolah di HST Terancam PHK, Pemkab Cari Solusi

Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) berupaya mencari solusi untuk mencegah PHK massal terhadap 250 operator sekolah menyusul aturan baru UU ASN yang melarang pembayaran gaji honorer lewat APBD.

#planetantara
Pemkab Jayawijaya Pastikan Tak Ada Honorer Baru Tahun 2025
Pemkab Jayawijaya Pastikan Tak Ada Honorer Baru Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan tidak akan ada penambahan tenaga honorer pada tahun 2025 mendatang, mengacu pada UU ASN dan keterbatasan anggaran.

PPPK
Pemkab Natuna Komitmen Patuhi Aturan Penataan Non-ASN: 8 Pegawai Terancam Dirumahkan
Pemkab Natuna Komitmen Patuhi Aturan Penataan Non-ASN: 8 Pegawai Terancam Dirumahkan

Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen pada UU ASN, namun menghadapi tantangan dalam penataan 8 pegawai non-ASN yang terancam dirumahkan karena tak terdaftar di BKN 2022, meskipun peran mereka krusial.

Sumber Antara