Pemkab Penajam Paser Utara Buka Peluang Honorer Jadi PJLP
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menawarkan solusi bagi tenaga honorer yang terdampak UU ASN 2023 dengan mengakomodasi mereka dalam program Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) melalui e-katalog.
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan angin segar bagi ratusan tenaga honorer yang terdampak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka diberikan peluang untuk diakomodasi sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten PPU, Ainie, pada Senin lalu di Penajam, Kalimantan Timur. Keputusan ini diambil sebagai solusi atas penataan kepegawaian tenaga honorer yang diatur dalam UU ASN terbaru.
Program PJLP: Solusi untuk Tenaga Honorer
Ainie menjelaskan bahwa program PJLP berbeda dengan outsourcing. PJLP merupakan program yang melibatkan perorangan, bukan lembaga atau pihak ketiga. Sistem ini memungkinkan tenaga honorer untuk menawarkan jasa mereka dan mengisi kekosongan jabatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"PJLP tidak dikategorikan outsourcing karena bukan berbentuk lembaga atau tidak melibatkan pihak ketiga, tapi perorangan. Siapa saja yang mau tawarkan atau cari jasa untuk isi jabatan bisa gunakan program PJLP di e-katalog," jelas Ainie.
Dengan adanya program ini, ratusan tenaga harian lepas yang masa kerjanya kurang dari dua tahun juga berkesempatan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Proses pendaftaran dilakukan melalui e-katalog, sebuah platform digital yang memudahkan proses perekrutan.
Persyaratan dan Proses Pendaftaran
Bagi tenaga honorer yang tertarik, mereka perlu mempersiapkan persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Beberapa dokumen penting yang perlu disiapkan antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika diperlukan.
Kepala Sub Bagian Umum di setiap OPD memiliki peran penting dalam proses ini. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan jabatan di OPD masing-masing dan mengajukannya melalui program PJLP di e-katalog. Ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Pelayanan
Program PJLP ini juga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Dengan mengisi kekosongan jabatan melalui PJLP, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten PPU tetap optimal meskipun terjadi penataan kepegawaian.
"Rencana tersebut juga untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa OPD sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan setelah terkena imbas dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran," tambah Ainie.
Program PJLP ini diharapkan dapat memberikan kepastian status dan masa depan bagi tenaga honorer di Kabupaten PPU. Dengan adanya transparansi dan sistem yang terstruktur, diharapkan proses perekrutan dapat berjalan dengan adil dan efisien.
Kesimpulan
Inisiatif Pemkab PPU ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat merespon kebijakan nasional dengan solusi yang inovatif dan berpihak pada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem yang transparan, diharapkan program PJLP dapat menjadi solusi yang efektif bagi tenaga honorer dan sekaligus meningkatkan efisiensi pemerintahan.
