Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Honorer di Mataram Jadi PPPK Paruh Waktu: Aturan Baru dari Pemerintah Pusat
Honorer di Mataram Jadi PPPK Paruh Waktu: Aturan Baru dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Kota Mataram akan mengangkat tenaga honorer yang gagal tes PPPK menjadi PPPK paruh waktu secara bertahap, mengikuti aturan baru dari Kementerian PANRB, dengan target penyelesaian pada 2025.

ntb
Pemkab Batang Ajak Tenaga Honorer Ikuti Seleksi PPPK
Pemkab Batang Ajak Tenaga Honorer Ikuti Seleksi PPPK

Pemerintah Kabupaten Batang mengingatkan tenaga honorer agar memanfaatkan peluang seleksi PPPK yang diperpanjang hingga 20 Januari 2025, dengan fokus pada persyaratan kualifikasi dan batas usia.

ASN
910 Honorer Pemprov Kepri Jadi PPPK Paruh Waktu: Solusi MenPAN-RB
910 Honorer Pemprov Kepri Jadi PPPK Paruh Waktu: Solusi MenPAN-RB

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengangkat 910 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebagai solusi atas kegagalan mereka dalam seleksi PPPK tahap I, dengan harapan diangkat menjadi PPPK penuh waktu di tah

#planetantara
Pemkot Tangerang Ajak Honorer Daftar PPPK Tahap II: Kesempatan Kedua Menuju ASN
Pemkot Tangerang Ajak Honorer Daftar PPPK Tahap II: Kesempatan Kedua Menuju ASN

Pemerintah Kota Tangerang mengajak tenaga honorer untuk mendaftar seleksi PPPK tahap II yang diperpanjang hingga 20 Januari 2025, menawarkan 1.762 formasi dan opsi PPPK paruh waktu bagi yang belum lolos.

ASN
Depok Siap Terapkan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer
Depok Siap Terapkan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer

Pemerintah Kota Depok siap laksanakan Keputusan Menteri PANRB tentang PPPK Paruh Waktu untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimulai Juli 2025.

PPPK
Honorer Mukomuko Demo Tolak PPPK Paruh Waktu
Honorer Mukomuko Demo Tolak PPPK Paruh Waktu

Ratusan honorer di Mukomuko, Bengkulu, menggelar aksi damai menolak kebijakan pemerintah yang mengarahkan mereka menjadi PPPK paruh waktu setelah gagal seleksi PPPK tahap satu, menuntut keadilan dan pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.

konten ai
Dikbud Mukomuko Bagikan 598 SK Tenaga Honorer: Jaminan Kerja Guru dan Non-Kependidikan
Dikbud Mukomuko Bagikan 598 SK Tenaga Honorer: Jaminan Kerja Guru dan Non-Kependidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mukomuko telah membagikan 598 SK kepada guru dan tenaga honorer non-kependidikan tingkat SD dan SMP, memberikan kepastian kerja bagi mereka sambil menunggu hasil seleksi PPPK 2024.

#planetantara
Pemkab Bekasi Cetak Sejarah: 9.051 Honorer Diangkat Jadi PPPK Secara Serentak!
Pemkab Bekasi Cetak Sejarah: 9.051 Honorer Diangkat Jadi PPPK Secara Serentak!

Pemerintah Kabupaten Bekasi mencetak sejarah dengan melantik 9.051 tenaga honorer menjadi PPPK secara serentak, terbanyak di Indonesia untuk tahap pertama tahun 2025.

#planetantara
Pemprov Jatim Komitmen Taati Aturan Penataan PPPK dan Non-ASN
Pemprov Jatim Komitmen Taati Aturan Penataan PPPK dan Non-ASN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh pada UU ASN 2023, menata PPPK dan non-ASN sesuai aturan KemenPANRB, dan memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di 2025.

Sumber Antara
Pemkab Situbondo Percepat Pembayaran Honor Pegawai Non-ASN
Pemkab Situbondo Percepat Pembayaran Honor Pegawai Non-ASN

Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD setempat berupaya mempercepat pembayaran honor ribuan pegawai non-ASN, dengan skema pembayaran yang berbeda bagi yang sudah dan belum terdaftar di database BKN.

Sumber Antara
Bupati Kubu Raya Perjuangkan Status PPPK 2024: Nasib Honorer di Ujung Tanduk?
Bupati Kubu Raya Perjuangkan Status PPPK 2024: Nasib Honorer di Ujung Tanduk?

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, berjuang keras memperjuangkan kepastian status PPPK bagi peserta seleksi 2024 yang nasibnya masih menggantung, sebagian besar merupakan tenaga honorer.

#planetantara
9.051 PPPK Pemkab Bekasi Resmi Dilantik, Percepat Penghapusan Honorer
9.051 PPPK Pemkab Bekasi Resmi Dilantik, Percepat Penghapusan Honorer

Pemkab Bekasi telah melantik 9.051 PPPK pada 26 Maret 2025, menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menyelesaikan pelantikan tahap pertama lebih cepat dari target nasional, untuk menghapus status tenaga honorer.

#planetantara