Honorer Mukomuko Demo Tolak PPPK Paruh Waktu

Ratusan honorer di Mukomuko, Bengkulu, menggelar aksi damai menolak kebijakan pemerintah yang mengarahkan mereka menjadi PPPK paruh waktu setelah gagal seleksi PPPK tahap satu, menuntut keadilan dan pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.

Honorer di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, menggelar aksi protes terkait status kepegawaian mereka. Aksi damai ini dilakukan ratusan honorer yang tak lolos seleksi PPPK tahap pertama. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang menawarkan posisi PPPK paruh waktu sebagai alternatif.

Aksi damai ini berlangsung Senin pagi, dengan titik lokasi di Sekretariat Kabupaten Mukomuko dan gedung DPRD setempat. Para honorer, tergabung dalam Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia Kabupaten Mukomuko, menyuarakan aspirasinya dengan tegas. Mereka merasa kebijakan PPPK paruh waktu tidak adil, mengingat pengabdian mereka selama bertahun-tahun sebagai tenaga honorer penuh waktu.

"Kita telah mengabdi sepenuh waktu selama bertahun-tahun, tetapi kita mau diangkat menjadi setengah waktu, apakah itu dikatakan adil?" ungkap Apen, koordinator aksi sekaligus anggota Aliansi Honorer R2-R3 Indonesia wilayah Kabupaten Mukomuko. Sentimen serupa diungkapkan banyak peserta aksi, terdiri dari tenaga honorer pendidik dan non-kependidikan. Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko, Rasita, turut hadir memberikan dukungan.

Para honorer memulai aksi dari lapangan komplek perkantoran, lalu menuju Sekretariat Kabupaten Mukomuko, dan diakhiri di Sekretariat DPRD Mukomuko. Mereka menekankan tuntutannya berdasarkan Undang-Undang yang menjamin perlakuan adil bagi setiap warga negara, khususnya mereka yang telah berdedikasi penuh dalam melayani masyarakat, khususnya pendidikan anak-anak.

Mereka berharap pemerintah memberikan perlakuan adil dan mengangkat mereka menjadi PPPK penuh waktu. Bukan hanya tuntutan, mereka juga berharap ada solusi konkret yang mengakomodir aspirasi dan pengabdian mereka selama ini. Ketua PGRI Kabupaten Mukomuko juga mendukung aksi damai ini, namun mengimbau agar tetap tertib dan tidak anarkis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Mukomuko, Abdiyanto, menjelaskan bahwa honorer di luar database BKN akan dirumahkan. Sedangkan honorer yang terdaftar di BKN namun gagal seleksi PPPK tahap pertama, akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu sesuai arahan BKN. Hal ini menimbulkan kecemasan dan penolakan dari para honorer yang merasa kebijakan tersebut tidak adil.

Pernyataan Abdiyanto menekankan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Namun, kebijakan ini jelas memicu protes dan aksi dari ratusan honorer yang merasa telah berdedikasi dan mengabdi dengan sepenuh hati. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mencari solusi yang lebih adil bagi mereka.