Honorer Lombok Timur Demo, Tolak Hasil Seleksi PPPK
Ribuan honorer di Lombok Timur akan menggelar aksi damai pada Senin, 20 Januari 2024, menuntut pemerintah daerah terkait nasib mereka pasca-gagal seleksi PPPK dan meminta transparansi data.
Ribuan honorer di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 20 Januari 2024. Mereka merupakan tenaga honorer yang gagal dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan akan menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Aksi ini dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WITA di Taman Kota, sebelum bergerak menuju kantor Bupati.
Irwan Munazir, Ketua Forum Komunikasi Honorer Daerah Lombok Timur, menyatakan bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai dan tertib. Pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memastikan aksi berjalan lancar. Ribuan peserta aksi direncanakan akan hadir untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Para honorer memiliki beberapa tuntutan utama. Salah satunya adalah penyesuaian gaji PPPK paruh waktu dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Mereka juga mendesak penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai proses penataan tenaga non-ASN tuntas, atau sampai PPPK paruh waktu dialihkan menjadi penuh waktu.
Selain itu, tuntutan lainnya termasuk penyelesaian proses penataan tenaga non-ASN berbasis data dalam waktu maksimal dua tahun. Transparansi data dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur juga menjadi tuntutan penting. Mereka meminta akses dan kejelasan atas data tersebut.
Irwan menekankan pentingnya transparansi data bagi para honorer. Ketidakjelasan data selama ini menjadi salah satu penyebab kekecewaan mereka. Aksi damai ini diharapkan menjadi langkah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian nasib mereka ke depannya.
Aksi ini menjadi sorotan mengingat jumlah honorer yang terdampak cukup besar. Kegagalan dalam seleksi PPPK menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian akan masa depan para honorer tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah responsif terhadap tuntutan dan aspirasi yang disampaikan.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah daerah Lombok Timur dapat segera memberikan respon dan solusi yang adil terhadap permasalahan tenaga honorer. Transparansi dan kejelasan informasi menjadi kunci penting dalam menyelesaikan masalah ini.