Honorer Kendari Demo, Tolak PPPK Paruh Waktu & Tuntut Pengangkatan Penuh
Ribuan honorer R2 dan R3 Kota Kendari menggelar aksi demo di DPRD, menolak status PPPK paruh waktu dan menuntut pengangkatan penuh waktu tanpa tes, berharap pemerintah pusat dan daerah memberi solusi.
Aksi ribuan honorer di Kendari menyoroti permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Pada Senin, 3 Juli 2023, sekitar 1.500 honorer kategori R2 dan R3 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Kendari. Mereka menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh waktu dan menolak tawaran status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Para demonstran, tergabung dalam Aliansi Honorer R2 dan R3 Pemkot Kendari, membawa spanduk bertuliskan "Menuntut Optimalisasi Formasi R2 R3 Menuju Penuh Waktu". Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilakukan oleh honorer di berbagai daerah di Indonesia. Wakil ketua aliansi, Awal, menjelaskan bahwa tuntutan mereka didasari pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 tentang penataan ASN.
Poin utama tuntutan mereka adalah pengangkatan penuh waktu tanpa melalui proses seleksi PPPK. Mereka berpendapat bahwa setelah bertahun-tahun mengabdi, mereka berhak mendapatkan kepastian status kepegawaian sebagai PNS penuh waktu. Awal menekankan penolakan mereka terhadap status PPPK paruh waktu dan meminta pemerintah untuk mengoptimalkan formasi serta menambah kuota untuk pengangkatan honorer R2 dan R3.
Selain itu, aliansi juga meminta pemerintah membuat aturan khusus untuk mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi PNS penuh waktu tanpa tes. Mereka meminta kepastian waktu realisasi tuntutan tersebut dan menolak seluruh tahapan seleksi berikutnya sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Harapannya, pemerintah pusat dan daerah bisa segera memberikan solusi dan regulasi yang tepat terkait masalah ini.
Ketua DPRD Kota Kendari, La Ode Inarto, menanggapi aksi tersebut dengan menyatakan bahwa DPRD akan berkoordinasi dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk mencari solusi. Inarto memastikan bahwa DPRD akan memperjuangkan aspirasi para honorer tersebut agar tuntutan mereka dapat terpenuhi.
Demo ini menjadi sorotan penting karena menunjukkan keresahan honorer terhadap ketidakpastian status kepegawaian. Tuntutan mereka untuk diangkat menjadi PNS penuh waktu tanpa tes mencerminkan harapan akan jaminan kesejahteraan dan masa depan yang lebih pasti.
Permasalahan honorer ini bukan hanya terjadi di Kendari, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan solusi sistematis dan komprehensif dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan merata.
