Honorer Desak DPR RI Tetapkan Status PPPK Penuh Waktu
Ribuan tenaga honorer menggelar aksi di depan DPR RI, menuntut perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) penuh waktu dan mengancam mogok kerja jika tuntutan tak dipenuhi dalam sebulan.
Ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Cianjur, Indramayu, dan Banten, menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Senin, 3 Februari 2025. Mereka, yang sebagian besar terdaftar di BKN sebagai tenaga honorer kategori R2 dan R3, menuntut agar status kepegawaian mereka diubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Para honorer ini merasa keputusan Menteri PAN RB yang mengangkat mereka sebagai PPPK paruh waktu melalui Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 tidak adil. Mereka menilai keputusan tersebut tidak mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi mereka. Aksi ini didasari oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Demonstrasi ini menghasilkan empat tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pengesahan RPP Manajemen ASN Turunan dari RUU ASN No. 20 Tahun 2023, yang diharapkan dapat mengakomodasi tenaga honorer non-database BKN kategori R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu. Kedua, mereka meminta diterbitkannya Keppres untuk mengangkat non-ASN database BKN menjadi PPPK penuh waktu.
Ketiga, para honorer menolak rekrutmen CPNS Tahun 2023 sebelum masalah pengangkatan honorer R2 dan R3 diselesaikan. Keempat, mereka meminta pemerintah mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu di seluruh daerah. Salah satu orator menyampaikan, "Kami bersedia untuk mengumpulkan perjuangan untuk bersama-sama menuntaskan (permasalahan) R2, R3, se-Indonesia. Kami yang berjuang hari ini telah bekerja untuk negaranya walaupun tidak dihargai. Bangkitkan semangat kalian!"
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, sepuluh perwakilan dari masing-masing provinsi dan Ketua DPP Aliansi Honorer Indonesia melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan bahwa aspirasi tersebut telah dicatat dan akan dilaporkan ke pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti. Netty menambahkan bahwa proses ini memerlukan waktu dan berharap akan segera diadakan rapat dengan komisi terkait. Ia mengatakan, "Setelah kami laporkan ke pimpinan DPR RI, mudah-mudahan segera komisi yang terkait, khususnya komisi 2, akan menyelenggarakan rapat dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan persoalan yang Ibu Bapak hadapi selama ini."
Namun, para demonstran menyampaikan ancaman mogok kerja jika dalam waktu satu bulan tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Salah satu orator menegaskan, "Kami datang kemari bukan hanya menuntut sebagai honorer paruh waktu, tetapi kami menuntut kesejahteraan kami." Hingga siang hari, massa aksi masih bertahan di depan Gedung DPR RI, berharap adanya keputusan tertulis yang memenuhi tuntutan mereka dan menegaskan tidak akan meninggalkan lokasi sebelum tuntutan terpenuhi.
