DPRD Rejang Lebong Kawal Nasib PPPK Gagal Seleksi 2024
DPRD Rejang Lebong, Bengkulu, akan memperjuangkan nasib ratusan PPPK yang gagal seleksi tahun 2024, mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat setelah menerima keluhan honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.
Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, gagal dalam seleksi penerimaan PPPK tahun 2024. Kabar ini mengemuka setelah ratusan honorer mendatangi DPRD Rejang Lebong pada Senin, 21 Januari 2024, menuntut keadilan dan perjuangan nasib mereka.
Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, menyatakan komitmen lembaga untuk memperjuangkan aspirasi para honorer tersebut. "DPRD akan terus mengawal tuntutan para honorer yang gagal seleksi PPPK. Mereka diminta merumuskan harapan dan kendala yang dihadapi untuk disampaikan ke pemerintah pusat, khususnya BKN," ujar Yayan usai pertemuan tersebut.
Mengapa hal ini terjadi? Pemerintah pusat memberikan kuota 1.500 formasi PPPK untuk Rejang Lebong pada tahun anggaran 2024. Namun, tidak semua pelamar berhasil melewati seleksi. Para honorer yang gagal berasal dari berbagai bidang, termasuk tenaga teknis, kesehatan, dan pendidikan. Pertemuan di DPRD merupakan tindak lanjut dari permintaan para honorer untuk difasilitasi bertemu dengan panitia daerah dan pihak terkait.
Dari pertemuan tersebut, terungkap beberapa poin penting. Pertama, semua aturan penerimaan PPPK berasal dari kementerian. BKPSDM Rejang Lebong hanya bertindak sebagai panitia pelaksana. Kedua, ada ketimpangan, beberapa honorer dengan masa kerja puluhan tahun gagal seleksi sementara yang masa kerjanya singkat justru lolos. "Ini yang akan kami perjuangkan," tegas Yayan.
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong, Wahyu Destiawan, menjelaskan bahwa keputusan pengangkatan PPPK berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana. "Bersama DPRD, kami akan memperjuangkan nasib mereka hingga ke Komisi II DPR RI, BKN, Kemenpan RB, dan Kemendagri. Masalah ini bukan hanya di Rejang Lebong, melainkan isu nasional," tegas Wahyu.
Bagaimana selanjutnya? Hingga saat ini, 1.145 formasi PPPK telah terisi. Rinciannya, 671 formasi tenaga teknis, 156 formasi tenaga kesehatan, dan 318 formasi tenaga guru. Seleksi tahap II akan dilaksanakan pada April 2025 untuk mengisi sisa 355 formasi yang belum terisi.
Sebagai informasi tambahan, kuota PPPK Rejang Lebong tahun 2024 sebenarnya berjumlah 1.500 formasi, terdiri dari 850 formasi tenaga teknis, 385 formasi tenaga guru, dan 265 formasi kesehatan. Nasib ratusan PPPK yang gagal seleksi kini menjadi perhatian serius DPRD Rejang Lebong dan pemerintah daerah.