322 Pelamar PPPK Batam Gugur Seleksi Administrasi Tahap Kedua
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam mengumumkan 322 pelamar PPPK tahap kedua tidak lolos seleksi administrasi, mayoritas karena ketidaksesuaian pengalaman kerja dan kualifikasi pendidikan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, Kepulauan Riau, baru-baru ini mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahap kedua. Sebanyak 322 pelamar dinyatakan tidak lolos. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kota Batam, Hasnah, pada Rabu di Batam. Ketidaklolosan ini meliputi berbagai formasi, dengan rincian 309 pelamar formasi teknis, sembilan pelamar formasi tenaga kesehatan, dan empat pelamar formasi guru. Seleksi ini diikuti oleh sekitar 1.000 tenaga honorer di lingkungan Pemkot Batam.
Menurut Hasnah, sebagian besar pelamar yang tidak lolos disebabkan oleh beberapa faktor utama. "Rata-rata yang tidak lolos administrasi itu ada pelamar yang tidak sesuai pengalaman dengan formasi yang dipilih, ada pelamar yang masa kerjanya kurang dari dua tahun, dan ada juga terkait kualifikasi pendidikan," jelas Hasnah. Hal ini menunjukkan pentingnya kesesuaian kualifikasi dan pengalaman pelamar dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengumuman seleksi.
Masa sanggah bagi pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi telah dibuka pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2025 melalui aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelamar yang merasa keberatan atas hasil seleksi dapat memanfaatkan masa sanggah ini untuk mengajukan keberatan dan memberikan bukti-bukti pendukung. Proses ini merupakan bagian penting dari mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
Rincian Pelamar yang Tidak Lolos Seleksi
Sebanyak 322 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi PPPK tahap kedua di lingkungan Pemkot Batam. Rinciannya adalah 309 pelamar untuk formasi teknis, sembilan pelamar untuk formasi tenaga kesehatan, dan empat pelamar untuk formasi guru. Penyebab utama ketidaklolosan adalah ketidaksesuaian pengalaman kerja, masa kerja kurang dari dua tahun, dan ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan. Hal ini menekankan pentingnya bagi pelamar untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dilampirkan.
Proses seleksi administrasi merupakan tahap awal yang krusial dalam seleksi PPPK. Tahap ini bertujuan untuk menyaring pelamar yang memenuhi syarat dasar sesuai dengan kebutuhan formasi yang tersedia. Hasil seleksi administrasi ini akan menentukan pelamar mana yang berhak melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya.
BKPSDM Kota Batam juga mencatat adanya beberapa pelamar yang tidak mengikuti seleksi karena berbagai alasan, misalnya lupa submit berkas lamaran. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dan ketepatan waktu dalam mengikuti proses seleksi. Bagi pelamar yang mengalami kendala teknis, penting untuk segera menghubungi pihak BKPSDM untuk memperoleh informasi dan bantuan.
Seleksi PPPK Tahap Pertama dan Rencana Ke Depan
Sebagai informasi tambahan, pada seleksi PPPK tahap pertama tahun 2024, sebanyak 1.900 orang pegawai honorer Pemkot Batam dinyatakan lolos. Rinciannya adalah 1.752 tenaga teknis, 45 tenaga kesehatan, dan 103 tenaga guru. Seleksi tahap pertama diikuti oleh 2.371 peserta, dengan rincian 2.192 tenaga teknis, 45 tenaga kesehatan, dan 134 tenaga guru. Penyerahan surat keputusan kepada PPPK yang lolos seleksi tahap pertama direncanakan pada Juli atau Agustus 2025.
Setelah seluruh tahapan seleksi PPPK tahap kedua selesai, BKPSDM akan melakukan pendataan kembali untuk memastikan jumlah tenaga honorer yang masih tersisa. Data ini penting untuk perencanaan kepegawaian di masa mendatang. Hal ini juga akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Pemkot Batam.
Proses seleksi PPPK ini menunjukkan komitmen Pemkot Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perekrutan tenaga kerja yang profesional dan kompeten. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi, diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.
