625 Honorer Pemkot Sorong Segera Diangkat Jadi PPPK

Pemerintah Kota Sorong berupaya mengakomodasi 625 honorer daerah lewat jalur PPPK dengan melengkapi berkas administrasi untuk diajukan ke BKN, mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan honorer.

Sorong, 12 Februari 2024 - Sebanyak 625 honorer daerah di Kota Sorong, Papua Barat Daya, bernapas lega. Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong tengah mengupayakan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses ini dimulai dengan penyelesaian berkas administrasi yang akan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Upaya Akomodasi Honorer Lewat Jalur PPPK

Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Rondonuwu, secara langsung menyampaikan kabar baik ini saat penyerahan SK perpanjangan kontrak kerja kepada para honorer di Gedung Lambert Jitmau, Rabu lalu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Sorong untuk mengakomodasi tenaga honorer daerah melalui jalur PPPK.

Keputusan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan menyelesaikan permasalahan 1,7 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia. "Dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah bersama Menpan, Mendagri, dan BKN, telah dibahas bagaimana 1,7 juta tenaga honorer daerah di seluruh wilayah agar segera diselesaikan oleh setiap pemerintahan," jelas Bernhard Rondonuwu.

Para honorer Kota Sorong termasuk dalam jumlah 1,7 juta honorer tersebut. Pemkot Sorong telah berupaya intensif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sejak tahun 2021 untuk mencari solusi terbaik terkait status kepegawaian mereka. "Saya bersama Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian sudah sampai ke BKN untuk mengkomunikasikan hal ini," tambah Bernhard.

Tahapan dan Proses Pengangkatan PPPK

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sorong, Robert Asmuruf, memastikan seluruh honorer daerah di Kota Sorong akan diakomodasi dalam program PPPK. BKPSDM saat ini fokus pada penyelesaian kelengkapan administrasi setiap honorer sesuai instruksi Penjabat Wali Kota.

Setelah berkas lengkap, BKPSDM akan meneruskannya ke BKN. Selanjutnya, BKN akan mengirimkan berkas ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk verifikasi akhir. "Selanjutnya kita dorong lagi ke Menpan untuk menetapkan formasi jabatan lalu kita umumkan untuk honorer daerah mengikuti tes PPPK," ujar Robert.

Robert mengingatkan bahwa proses ini masih panjang dan meminta para honorer untuk bersabar sambil melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Proses ini membutuhkan kesabaran dan kerja sama dari semua pihak untuk memastikan kelancaran pengangkatan honorer menjadi PPPK.

Harapan dan Kesimpulan

Pengangkatan 625 honorer Pemkot Sorong menjadi PPPK merupakan kabar gembira bagi mereka dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mensejahterakan para pekerjanya. Proses ini juga menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan honorer di Indonesia. Dengan penyelesaian administrasi yang tepat dan cepat, diharapkan proses pengangkatan ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Wali Kota Sorong juga berharap agar para honorer tetap sabar menunggu proses tersebut dan mengikuti semua tahapan yang telah ditetapkan. Pemkot Sorong berkomitmen untuk terus memberikan informasi dan dukungan kepada para honorer selama proses berlangsung.