Efisiensi Anggaran: Tak Pengaruhi Kualitas Pelayanan Dasar Kalteng
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Diran, meyakini efisiensi anggaran pemerintah pusat sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tak akan mengurangi kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Tengah.
Palangka Raya, 14 Februari 2024 - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Diran, memberikan keyakinan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tidak akan mengurangi kualitas layanan dasar bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikannya di Palangka Raya, Jumat lalu.
"Kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran, menurut saya, tidak akan mengganggu kegiatan di sektor pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Tengah," tegas Tomy.
Fokus Efisiensi: Pemangkasan yang Tepat Sasaran
Tomy menjelaskan bahwa tujuan Inpres tersebut adalah memangkas kegiatan pemerintahan yang tidak perlu. Pertemuan-pertemuan yang terlalu sering, misalnya, dinilai sebagai pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih krusial.
"Efisiensi melalui pemangkasan anggaran bertujuan menghindari pemborosan dan mendorong kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, anggaran dapat lebih cepat mencapai sasaran," jelasnya.
Dampak Positif bagi Pendidikan dan Kesehatan
Lebih lanjut, Tomy menekankan bahwa efisiensi anggaran ini justru berdampak positif bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah pusat, menurutnya, telah melakukan kajian yang cermat dan memiliki indikator yang jelas untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat.
"Tidak mungkin layanan publik dikorbankan. Presiden sudah menegaskan efisiensi ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan nasional" ujar Tomy, mengutip pernyataan Presiden.
Dukungan DPRD Kalteng terhadap Kebijakan Efisiensi
Tomy berharap, dengan adanya efisiensi anggaran ini, sektor pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Tengah dapat berkembang lebih pesat. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang maksimal, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Sebagai anggota dewan, Tomy menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut, karena diyakini akan berdampak positif bagi kemajuan daerah. "Saya selaku anggota dewan tentu siap mendukung kebijakan pemerintah pusat yang tentunya juga bisa berdampak positif terhadap kemajuan daerah," pungkas Tomy.
Kesimpulan
Kesimpulannya, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, meskipun memangkas beberapa pos anggaran, diyakini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dasar di Kalimantan Tengah. Justru sebaliknya, diharapkan kebijakan ini akan berdampak positif bagi sektor pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara keseluruhan.
