Pemkab Kediri Pastikan 4 Sektor Aman dari Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan empat sektor pelayanan dasar, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial, tetap aman dari dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, meski ada rencana efisiensi anggaran hingga Rp39 miliar.

Kediri, 18 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak akan memengaruhi empat sektor pelayanan dasar. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, di Kediri pada Selasa lalu. Empat sektor yang dimaksud adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kepastian ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Sektor yang Terlindungi

Bupati Hanindhito menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pelayanan dasar meskipun ada tekanan efisiensi anggaran. "Ada empat pelayanan dasar yang tidak terdampak efisiensi. Sektor-sektor tersebut berpengaruh dengan pembangunan yang ada di wilayah, salah satunya dengan beroperasinya Bandara Internasional Dhoho," ujarnya. Pernyataan ini memberikan jaminan akan kelanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kediri.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa efisiensi anggaran lebih difokuskan pada sektor lain, seperti perjalanan dinas. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program-program prioritas di empat sektor tersebut tetap aman. "Kurang lebih ada alokasi Rp39 miliar yang harus diefisiensi termasuk perjalanan dinas, tapi tidak mengurangi alokasi program yang harus dijalankan di periode kedua," jelasnya. Hal ini menunjukkan adanya strategi pengelolaan anggaran yang terencana dan terukur.

Proyek Strategis Tetap Berjalan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, menambahkan bahwa sejumlah proyek pembangunan tetap akan berjalan sesuai rencana. Pembangunan pasar dan stadion, misalnya, tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi ini. "Beberapa program dan pembangunan yang telah direncanakan tetap akan berjalan di antaranya pembangunan pasar dan stadion," kata Erfin. Ini menunjukkan komitmen Pemkab Kediri untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan.

Salah satu proyek strategis yang juga tetap berjalan adalah pengembangan Bandara Internasional Dhoho. Bupati Hanindhito mengungkapkan harapannya agar bandara tersebut dapat beroperasi secara penuh dan menarik minat berbagai maskapai penerbangan. Rencananya, pada 3 Maret 2025, akan ada penerbangan langsung dari Bandara Dhoho ke Jeddah. "Saya berharap nanti bandara secara regulasi beroperasi, dan itu perlu kolaborasi dengan kepala daerah sekitar dan Gubernur terpilih (Jawa Timur), Ibu Khofifah Indar Parawansa,” harapnya. Bandara ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi di Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

Jaminan untuk Pegawai

BPKAD juga memberikan jaminan kepada para pegawai Pemkab Kediri. Efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai atau pemotongan gaji. "Tidak ada efisiensi terkait belanja gaji pegawai, jadi tidak ada PHK bagi pegawai Pemkab Kediri,” tegas Erfin. Ini merupakan kabar positif bagi para pegawai yang merasa khawatir akan dampak efisiensi anggaran.

Menjelang Pelantikan

Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa, tengah mempersiapkan diri untuk pelantikan. Mereka telah melakukan cek kesehatan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Pelantikan akan segera diikuti dengan kegiatan *retreat* di Magelang. Proses transisi kepemimpinan ini diharapkan berjalan lancar dan efektif.

Kesimpulan

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak akan mengganggu pelayanan dasar di Kabupaten Kediri. Pemkab Kediri telah memastikan bahwa sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial tetap menjadi prioritas. Proyek-proyek strategis seperti pembangunan Bandara Internasional Dhoho juga akan tetap berjalan sesuai rencana. Selain itu, Pemkab Kediri juga menjamin tidak akan ada pemotongan gaji atau PHK bagi para pegawai.