Program Beasiswa dan Pendidikan Tetap Berjalan Meski Anggaran Dipangkas

Pemerintah memastikan program beasiswa dan pendidikan tetap berjalan meskipun ada penghematan anggaran, menekankan fokus pada layanan publik dan program prioritas.

Jakarta, 14 Februari 2025 - Kepala Sekretariat Presiden (KSP), Hasan Nasbi, memberikan jaminan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi dana untuk beasiswa dan operasional pendidikan. Pernyataan ini disampaikan Jumat lalu, menanggapi kekhawatiran publik terkait penghematan anggaran negara.

"Pemerintah memastikan layanan pendidikan seperti operasional perguruan tinggi, beasiswa, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap berjalan," tegas Nasbi. Ia menjelaskan empat sektor utama yang terbebas dari efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

Sektor Pendidikan Terlindungi

Nasbi menekankan bahwa pendidikan termasuk dalam kategori layanan publik, sehingga anggarannya aman. Lebih lanjut, pendidikan merupakan bagian dari Program Prioritas Cepat Hasil Maksimal (PHTC) Presiden. Oleh karena itu, anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan dipastikan tidak akan terganggu.

Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran akan diterapkan pada kegiatan seremonial, pengadaan alat tulis kantor, anggaran forum group discussion (FGD), dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Penjelasan Mengenai Pengurangan Anggaran Beasiswa

Sebelumnya, pada 12 Februari 2025, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Satrio Soemantri Brodjonegoro, sempat menyinggung potensi pengurangan anggaran beasiswa. Hal ini mencakup berbagai jenis beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), dan beasiswa untuk dosen serta tenaga kependidikan.

"Pagu anggaran awal beasiswa KIP sebesar Rp14,6 triliun, namun kemudian dipotong oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan sebesar sembilan persen," ungkap Brodjonegoro dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI. Pihaknya pun mengusulkan agar anggaran beasiswa tidak terdampak efisiensi.

Efisiensi anggaran yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut, menurut keterangan sebelumnya, akan dialokasikan untuk mendanai program-program yang lebih krusial bagi masyarakat, seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan sektor kesehatan.

Kesimpulan

Meskipun ada pengurangan anggaran di beberapa sektor, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan layanan publik, termasuk pendidikan dan beasiswa. Efisiensi anggaran difokuskan pada kegiatan non-esensial, sementara program-program prioritas seperti pendidikan dan layanan kesehatan tetap terjaga.

Dengan demikian, mahasiswa penerima beasiswa dan seluruh elemen di sektor pendidikan dapat merasa tenang karena program-program tersebut akan tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.