Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Efisiensi Anggaran Kemkominfo 2025: Rp3,84 Triliun untuk Program Prioritas
Efisiensi Anggaran Kemkominfo 2025: Rp3,84 Triliun untuk Program Prioritas

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyesuaikan efisiensi anggaran 2025 menjadi Rp3,84 triliun setelah restrukturisasi dari usulan awal Rp4,49 triliun, demi mendukung program pemerintah.

Sumber Antara
Efisiensi Anggaran: Bukan Hambatan, Melainkan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen?
Efisiensi Anggaran: Bukan Hambatan, Melainkan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen?

Indonesian Business Council (IBC) menyatakan efisiensi anggaran pemerintah justru akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, membuka peluang investasi swasta di berbagai sektor.

Sumber Antara
Anggaran Kemenko Perekonomian Dipangkas 52,5 Persen, Airlangga Hartarto Ungkap Strategi Optimalisasi
Anggaran Kemenko Perekonomian Dipangkas 52,5 Persen, Airlangga Hartarto Ungkap Strategi Optimalisasi

Menteri Airlangga Hartarto mengumumkan pemangkasan anggaran Kemenko Perekonomian sebesar 52,5 persen, atau sekitar Rp218,38 miliar, sebagai respons terhadap Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran negara, namun menegaskan komitmen untuk tetap menjal

Sumber Antara
Kemkominfo Usul Efisiensi Anggaran 2025: Rp4,49 Triliun
Kemkominfo Usul Efisiensi Anggaran 2025: Rp4,49 Triliun

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusulkan efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp4,49 triliun (58%) merespon Instruksi Presiden terkait efisiensi belanja APBN 2025, sehingga anggaran tersisa Rp3,23 triliun.

Sumber Antara
Efisiensi Anggaran Rp306 Triliun: Instruksi Presiden Prabowo untuk Stabilitas Fiskal
Efisiensi Anggaran Rp306 Triliun: Instruksi Presiden Prabowo untuk Stabilitas Fiskal

Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di APBN dan APBD 2025 untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan pelayanan publik, dengan fokus pembatasan belanja non-prioritas dan pengawasan ketat dari BPKP.

PelayananPublik