DPRD Kota Pekalongan Rekomendasikan Strategi Perbaikan Kinerja Pemkot dalam LKPJ 2024
DPRD Kota Pekalongan memberikan rekomendasi strategis atas LKPJ Wali Kota 2024, fokus pada transformasi sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan memberikan sejumlah rekomendasi strategis terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pekalongan tahun 2024. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, di Pekalongan pada Senin, 5 Mei 2024. Rekomendasi tersebut dirumuskan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rekomendasi yang diberikan difokuskan pada tiga aspek utama: transformasi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. DPRD mendorong Pemkot Pekalongan untuk membuat kebijakan yang konkret dan realistis untuk mencapai perubahan yang signifikan di ketiga bidang tersebut. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Proses perumusan rekomendasi ini mencerminkan komitmen DPRD Kota Pekalongan dalam mengawal kinerja eksekutif. Dengan memberikan masukan yang konstruktif, DPRD berharap agar Pemkot Pekalongan dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemkot dalam menyusun program dan kebijakan ke depan.
Rekomendasi Strategis untuk Transformasi Kota Pekalongan
Beberapa poin penting dalam rekomendasi DPRD meliputi penguatan program pelatihan kerja berbasis keterampilan industri. Pemkot didorong untuk memperluas kesempatan kerja melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Program-program yang belum mencapai target akan dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari efektivitas, kualitas kegiatan, hingga besarnya anggaran yang dialokasikan. Sebaliknya, program-program yang berhasil akan dipertahankan dan ditingkatkan.
DPRD juga menekankan pentingnya pengembangan industri kerajinan lokal dan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam hal promosi dan pemasaran produk. Hal ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD, M. Azmi Basyir, juga menyampaikan pentingnya penyusunan rencana aksi daerah untuk mengejar insentif fiskal tambahan pada tahun 2025 dan 2026.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat pembangunan, serta meningkatkan penanganan masalah sampah dan pengembangan infrastruktur. Semua rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan Pemkot Pekalongan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan seluruh pihak terkait. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. "Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga kami terbuka terhadap masukan, kritik yang konstruktif, dan rekomendasi DPRD akan menjadi landasan untuk melangkah lebih baik," kata Wali Kota Afzan.
Pentingnya Kolaborasi dan Evaluasi Berkelanjutan
Rekomendasi DPRD ini menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kota Pekalongan. Evaluasi berkelanjutan terhadap program-program pemerintah juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan adanya sinergi yang baik antara DPRD dan Pemkot, diharapkan Kota Pekalongan dapat mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai sektor.
Proses penyusunan LKPJ dan pemberian rekomendasi ini merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Melalui mekanisme ini, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah.
Dengan memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan, diharapkan Pemkot Pekalongan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi yang erat antara DPRD dan Pemkot menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan.
Kesimpulannya, rekomendasi DPRD Kota Pekalongan atas LKPJ Wali Kota 2024 merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Fokus pada transformasi sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Kota Pekalongan.
