Pemkot Pekalongan Prioritaskan 9 Program dalam 100 Hari Kerja: Infrastruktur hingga Pariwisata
Pemerintah Kota Pekalongan luncurkan sembilan program prioritas dalam 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, fokus pada infrastruktur, kebersihan, kesehatan, dan pariwisata.
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, memulai program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan fokus pada sembilan program prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Program ini diluncurkan pada Senin, 10 Maret 2024, dan langsung diimplementasikan oleh Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, dan Wakil Wali Kota, Balqis Diab.
Wali Kota Afzan Arslan Djunaid menekankan pentingnya program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kami ingin program 100 hari ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami tidak ingin membuat program yang sulit untuk dipenuhi atau dijalankan karena program tersebut sudah pertimbangkan baik waktu dan kemampuan anggaran," ujarnya. Program ini merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan agenda strategis Pemkot Pekalongan.
Sembilan program prioritas tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan kota, menunjukkan komitmen Pemkot Pekalongan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek waktu dan anggaran yang tersedia, memastikan keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat Pekalongan.
Sembilan Program Prioritas Pemkot Pekalongan
Sembilan program prioritas yang menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja Pemkot Pekalongan meliputi perbaikan infrastruktur jalan, kebersihan kali, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan kenyamanan perkotaan dan pengelolaan sampah. Selain itu, Pemkot Pekalongan juga memprioritaskan operasionalisasi Pasar Banjarsari, peningkatan layanan kesehatan dan posyandu, peningkatan silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat, penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta peningkatan daya tarik wisata.
Untuk infrastruktur jalan, Pemkot Pekalongan akan fokus pada peningkatan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro, serta respon cepat terhadap pengaduan kerusakan jalan. Program Kali Bersih akan dimulai dengan penanganan enceng gondok di Kali Bremi. Sedangkan untuk pengurangan kawasan kumuh, Pemkot akan fokus pada pengurangan genangan di Kampung Baru dan kawasan di belakang Universitas Pekalongan, serta perbaikan 63 unit jamban keluarga di Kampung Bugisan.
Perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan, prasarana, dan sarana umum perumahan juga termasuk dalam program ini. Operasionalisasi Pasar Banjarsari akan ditandai dengan pemindahan pedagang dari pasar darurat Sorogenen dan Jalan Pati Unus. Program lainnya, seperti peningkatan layanan kesehatan, penanganan ATS, dan peningkatan pariwisata, juga akan dijalankan secara simultan.
Wali Kota Afzan Arslan Djunaid menyatakan bahwa program-program ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Pekalongan untuk membangun daerah berdasarkan visi yang diusungnya bersama Wakil Wali Kota Balqis Diab. Pemkot Pekalongan berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berdampak langsung pada publik.
Detail Program dan Pelaksanaannya
- Infrastruktur Jalan: Peningkatan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro, respon cepat terhadap pengaduan kerusakan jalan.
- Kali Bersih: Penanganan enceng gondok di Kali Bremi.
- Pengurangan Kawasan Kumuh: Pengurangan genangan di Kampung Baru dan belakang Universitas Pekalongan, perbaikan 63 jamban keluarga di Kampung Bugisan, perbaikan infrastruktur perumahan.
- Pasar Banjarsari: Pemindahan pedagang dari pasar darurat Sorogenen dan Jalan Pati Unus.
- Kesehatan dan Posyandu: Peningkatan layanan kesehatan dan posyandu.
- Silaturahmi: Peningkatan silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat.
- ATS (Anak Tidak Sekolah): Penanganan anak tidak sekolah.
- Pariwisata: Peningkatan daya tarik wisata.
Dengan komitmen dan langkah nyata yang telah dicanangkan, diharapkan program 100 hari kerja Pemkot Pekalongan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Pekalongan dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik. Keberhasilan program ini akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan selanjutnya.
