Dinas Sosial Kutai Timur berkomitmen melindungi gelandangan dan anak jalanan melalui pembinaan keterampilan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) agar mandiri. Bagaimana caranya?

Pemprov Papua Barat alokasikan Rp6 Miliar untuk Jamsostek pekerja rentan tahun 2025, targetkan 30 ribu pekerja informal seperti petani dan nelayan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi mengamankan 21 anak jalanan dan gelandangan dalam razia yang bertujuan menciptakan ketertiban umum dan memberikan perlindungan sosial.

Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendes PDT Aceh kini terdaftar dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, menambah perlindungan jaminan sosial bagi mereka.

Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen melindungi pekerja rentan dengan mengoptimalkan Jamsostek, berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Undiknas Denpasar untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja.

Pemerintah Kota Pangkalpinang telah memberikan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) kepada seluruh pekerja non-ASN, menjamin perlindungan dan produktivitas mereka.

DPRD Maluku mengeluarkan empat rekomendasi strategis untuk mengatasi kemiskinan, meliputi pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, reformasi tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi program perlindungan sosial.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Waas, menginstruksikan seluruh kepala lingkungan untuk mendaftarkan 25 warga masing-masing dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan santunan kepada sembilan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami masalah saat bekerja di luar negeri, dengan santunan kematian hingga Rp85 juta.

BPJS Ketenagakerjaan Ternate dan Pemprov Maluku Utara jalin kerjasama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 4.746 nelayan di Maluku Utara, mengurangi risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mendorong tiga kabupaten untuk mengalokasikan anggaran guna mengasuransikan pekerja rentan melalui Jamsostek pada tahun 2025, sebagai bentuk komitmen perlindungan tenaga kerja.

BPJAMSOSTEK melaporkan 151.371 pekerja di Papua Barat aktif terdaftar dalam program jamsostek, terdiri dari pekerja formal dan informal, dengan capaian kepesertaan yang beragam di setiap sektor.

Dinas Sosial Mukomuko, Bengkulu, memprogramkan pembangunan rumah singgah untuk memberikan perlindungan sementara bagi ODGJ dan warga terlantar, sebagai bentuk implementasi Perda Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilit

Pemerintah Kota Tangerang melindungi 5.952 pekerja rentan dengan program jaminan sosial, mencakup Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), melalui anggaran Rp999 juta lebih.

BPJAMSOSTEK Cabang Manokwari mencatat 77.750 pekerja rentan di Papua Barat telah terdaftar dalam program jamsostek, namun masih ada empat kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran perlindungan sosial.

BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang gencar melatih dan memberikan sertifikasi kepada Agen Perisai untuk meningkatkan jumlah pekerja yang terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Jambi sepakat perpanjang kerja sama perlindungan sosial bagi warga miskin, memastikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian tetap terlindungi.

BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang sosialisasikan Program Sertakan untuk melindungi warga dari risiko sosial ekonomi, memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan memastikan 10.425 mantan karyawan Sritex dan keluarga tetap mendapatkan layanan JKN selama enam bulan pasca-PHK sesuai UU No.40 Tahun 2004 dan Perpres 59 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Mimika mendaftarkan 6.000 warga, mayoritas pekerja rentan OAP, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua dan kecelakaan, sebagai upaya mengurangi kemiskinan ekstrem.