Disnakertrans DIY resmi membuka layanan pengaduan penahanan ijazah oleh perusahaan, merespon kasus serupa di Surabaya dan Pekanbaru; tiga aduan telah diterima dari Yogyakarta dan Sleman.

Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan rencana penghapusan outsourcing sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap permasalahan buruh di Indonesia, menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto.

Disnakertrans Garut mengawal penyelesaian hak dua ribu lebih mantan karyawan PT Danbi Internasional yang di-PHK, termasuk THR dan pesangon, yang masih dalam proses hukum.

Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh usulan penetapan Marsinah, aktivis buruh yang memperjuangkan hak pekerja, sebagai Pahlawan Nasional.

Kementerian HAM mendesak agar 2.079 karyawan PT Danbi Internasional di Garut yang terkena PHK akibat kebangkrutan perusahaan segera diserap kembali ke sektor industri lain.

Praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan dinyatakan melanggar hukum ketenagakerjaan dan berpotensi dikenai sanksi, tegas akademisi Unigoro.

DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim untuk menindak tegas perusahaan yang menahan ijazah karyawannya dengan pidana, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Guru Besar UI, Prof. Desi Adhariani, tegaskan peran akuntansi sebagai instrumen krusial dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan mendorong penerapan Social Accountability Framework (SAF).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak perusahaan untuk menghentikan praktik penahanan ijazah karyawan, menyusul temuan kasus serupa di beberapa daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengecam praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan dan meminta agar hal tersebut dihentikan, karena dinilai merugikan dan tidak sesuai dengan hak pekerja.

Dinas Tenaga Kerja Ponorogo membuka posko pengaduan THR untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dan menindak perusahaan yang telat membayar THR Idul Fitri 2025.

Disnakertrans Kalsel dirikan posko pengaduan THR keagamaan Idul Fitri 2025 untuk memastikan pembayaran THR pekerja sesuai aturan dan mencegah potensi permasalahan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi di Solo menuntut pencairan THR dan pesangon eks karyawan Sritex yang dinilai belum menemui titik terang.

Disnakerkopukm Belitung Timur membuka posko pengaduan THR untuk memastikan hak pekerja terpenuhi sesuai aturan yang berlaku menjelang Idul Fitri 1446 H.

Disnakertrans Sumsel membuka posko pengaduan THR baik secara daring maupun tatap muka untuk memastikan seluruh pekerja di Sumsel menerima THR sesuai peraturan yang berlaku menjelang Lebaran 2025.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Temanggung membuka posko pengaduan THR untuk memastikan seluruh pekerja di Temanggung menerima THR sesuai peraturan pemerintah.

Jelang Lebaran 2025, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, siapkan posko pengaduan THR untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya sesuai aturan yang berlaku.

DPRD Penajam Paser Utara menekankan kewajiban perusahaan membayarkan THR pekerja tepat waktu, menolak alasan kondisi keuangan sebagai pembenaran.

Disnaker Batam mendirikan posko pengaduan THR 2025 untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dan perusahaan mematuhi aturan pembayaran THR keagamaan.

Pemkot Yogyakarta membuka posko pengaduan THR 2025 untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dan memberikan solusi bagi permasalahan pembayaran THR dan BHR.