Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPRD Palembang Buka Layanan Laporan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan
DPRD Palembang Buka Layanan Laporan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan

Anggota Komisi III DPRD Palembang membuka layanan pengaduan bagi warga yang ijazahnya ditahan perusahaan, merespon isu yang tengah mencuat dan merugikan pekerja.

DPRD Jatim Desak Pemprov Pidana Perusahaan Tahan Ijazah Pekerja
DPRD Jatim Desak Pemprov Pidana Perusahaan Tahan Ijazah Pekerja

DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim untuk menindak tegas perusahaan yang menahan ijazah karyawannya dengan pidana, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016.

Komisi X DPR Minta Perusahaan Hentikan Praktik Penahanan Ijazah Karyawan
Komisi X DPR Minta Perusahaan Hentikan Praktik Penahanan Ijazah Karyawan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak perusahaan untuk menghentikan praktik penahanan ijazah karyawan, menyusul temuan kasus serupa di beberapa daerah.

Mendikbudristek Kecam Penahanan Ijazah Karyawan: Jangan Jadikan Alat Sandera!
Mendikbudristek Kecam Penahanan Ijazah Karyawan: Jangan Jadikan Alat Sandera!

Mendikbudristek mengecam praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan dan meminta agar hal tersebut dihentikan, karena dinilai sebagai tindakan yang merugikan dan tidak manusiawi.

Menristekdikti Minta Perusahaan Hentikan Praktik Penahanan Ijazah Karyawan
Menristekdikti Minta Perusahaan Hentikan Praktik Penahanan Ijazah Karyawan

Menristekdikti, Brian Yuliarto, meminta perusahaan untuk menghentikan praktik penahanan ijazah karyawan karena dinilai merugikan dan melanggar hak pekerja; berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Pakar Unair Kecam Penahanan Ijazah: Tindakan Pemaksaan dan Langgar Kebebasan Kerja
Pakar Unair Kecam Penahanan Ijazah: Tindakan Pemaksaan dan Langgar Kebebasan Kerja

Pakar hukum Unair menyatakan penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai tindakan pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan bekerja dan melanggar hak pekerja.