Perbaikan Daya Beli Kelas Menengah: Kunci Cegah PHK Massal di Indonesia?
Ekonom Indef ungkap pentingnya peningkatan daya beli kelas menengah untuk mencegah PHK massal di sektor industri manufaktur Indonesia, seiring dengan melemahnya ekonomi global.
Jakarta, 10 Maret 2025 (ANTARA) - Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia tengah menjadi sorotan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengungkapkan bahwa perbaikan daya beli masyarakat kelas menengah menjadi kunci utama untuk mencegah gelombang PHK lebih lanjut, terutama di sektor industri manufaktur. Situasi ekonomi global yang kurang menguntungkan, ditambah dengan melemahnya daya beli kelas menengah, telah memaksa banyak perusahaan untuk mengurangi produksi dan tenaga kerja.
Menurut Eko, kelas menengah merupakan pasar terbesar bagi produk-produk industri manufaktur. Penurunan daya beli mereka berdampak langsung pada permintaan pasar, memaksa perusahaan untuk mengurangi produksi dan akhirnya melakukan PHK. "Bagaimana membenahi sisi konsumennya, terutama di daya belinya. Produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri terutama industri manufaktur memiliki pasar paling besarnya adalah kelas menengah, dan saat ini masyarakat kelas menengah paling banyak tertekan mengingat situasi ekonomi yang kurang bagus," jelas Eko.
Kondisi ini diperparah oleh situasi ekonomi global yang bergejolak, termasuk perang dagang dan deflasi. Perusahaan-perusahaan terpaksa mengambil langkah sulit untuk bertahan, termasuk melakukan PHK. "Ya mau bagaimana, pertama kalau tidak ada yang beli pasti mereka (industri) mengurangi karyawan karena produksi berkurang, ketika produksi berkurang maka secara otomatis tenaga kerja juga dikurangi. Ketika pengurangan jam kerja karyawan tidak lagi efektif dalam kondisi produksi yang berkurang, lama-lama perusahaan kemudian memutuskan PHK, dan ini yang terjadi," tambah Eko.
Solusi Jangka Pendek dan Kebijakan Pemerintah
Selain peningkatan daya beli kelas menengah, Eko juga menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang lebih jelas dan terarah untuk membantu industri manufaktur. Kebijakan ini dibutuhkan sebagai solusi jangka pendek bagi perusahaan yang tengah berjuang memperbaiki neraca keuangan mereka. "Kebutuhan dari investor, khususnya yang memiliki pabrik saat ini adalah solusi jangka pendek, dikarenakan mereka harus segera memperbaiki neraca keuangan mereka melalui perbaikan dan upaya peningkatan penjualan produknya," ujar Eko.
Pemerintah perlu memberikan dukungan konkret kepada pelaku industri agar mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan penurunan daya beli masyarakat. Dukungan ini bisa berupa insentif, kemudahan akses permodalan, atau pelatihan bagi tenaga kerja.
Langkah-langkah strategis juga diperlukan untuk meningkatkan daya beli kelas menengah, misalnya melalui program-program pemerintah yang mendorong peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak PHK terhadap angka pengangguran nasional dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak sosialnya.
Dampak PHK Massal: Sebuah Alarm
Ancaman PHK massal bukan sekadar isu yang perlu diperhatikan, tetapi merupakan alarm yang harus segera diatasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak pemerintah melindungi buruh dari ancaman PHK massal. PHK bertahap terhadap hampir 1.000 buruh PT Sanken Indonesia hingga Juni 2025, serta PHK di perusahaan-perusahaan lain seperti PT Yamaha Music Indonesia dan dampak pailitnya PT Sritex Tbk, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini.
Data dari Disnakertrans Jawa Tengah mencatat 10.965 pekerja di empat perusahaan terdampak PHK PT Sritex Tbk setelah dinyatakan pailit. Angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak PHK terhadap kehidupan para pekerja dan keluarga mereka.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, PHK massal yang terjadi belakangan menjadi alasan utama rencana aksi unjuk rasa demi menyelamatkan industri nasional sekaligus menekan angka pengangguran secara nasional. PHK di sektor industri elektronik, tekstil, garmen, dan sepatu telah menimbulkan kekhawatiran akan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian nasional.
Situasi ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan serikat pekerja untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Perbaikan daya beli kelas menengah dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran menjadi kunci untuk mencegah PHK massal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Peningkatan daya beli masyarakat kelas menengah dan kebijakan pemerintah yang mendukung industri manufaktur merupakan langkah krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mencegah PHK massal di Indonesia. Solusi jangka panjang dan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melindungi para pekerja.
