Gelombang PHK di Indonesia: Tantangan dan Harapan di Tengah Resesi Global

Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi pekerja melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Jakarta, 06 Februari 2025 (ANTARA) - Kabar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia akhir-akhir ini telah menjadi sorotan publik. Gelombang PHK ini mencerminkan tantangan ekonomi global yang turut berdampak pada sektor ketenagakerjaan Tanah Air. Situasi ini bukan hanya masalah ketenagakerjaan semata, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan memperburuk kesenjangan ekonomi.

Ancaman PHK Massal dan Upaya Pencegahan

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 77.965 PHK terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Lebih mengkhawatirkan lagi, analis Pusat Analisis DPR, Hartini Retnaningsih, memprediksi potensi PHK hingga 280.000 pekerja di 60 perusahaan tekstil pada tahun 2025. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kenaikan PPN, pembatasan subsidi pemerintah, dan kenaikan premi BPJS Kesehatan.

Untuk mencegah PHK massal, Hartini menyarankan pemerintah membuat kebijakan pendukung industri terdampak, merevisi aturan PHK, dan menciptakan kebijakan impor yang tidak merugikan produk lokal. Pemerintah juga perlu mendukung pengembangan pasar internasional, mengantisipasi dinamika geopolitik global, dan memperbaiki program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar lebih efektif dan efisien. Komisi IX DPR pun didorong untuk mengawasi perkembangan ketenagakerjaan dan memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.

Mencari Akar Masalah dan Solusi Jangka Panjang

Fenomena PHK ini memiliki akar masalah yang kompleks. Industri padat karya masih berjuang pulih dari tekanan eksternal seperti penurunan permintaan ekspor akibat melemahnya daya beli global. Sektor digital dan startup juga mengalami konsolidasi pasca ekspansi agresif selama pandemi, yang berujung pada efisiensi besar-besaran. Jika tidak diantisipasi, gelombang PHK dapat menekan daya beli masyarakat dan menciptakan siklus negatif yang menggerus konsumsi rumah tangga.

Pemerintah berupaya mencegah masyarakat terdampak PHK jatuh miskin dengan memperkuat perlindungan sosial berbasis data yang akurat dan adaptif. Program Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan JKP menjadi instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan memberikan kesempatan peningkatan keterampilan. Tantangannya bukan hanya keberlanjutan program, tetapi juga efektivitas dan akurasinya.

Diversifikasi Ekonomi: Kunci Ketahanan Jangka Panjang

Ketua AKSES (Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis), Suroto, menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada industri manufaktur ekspor-oriented yang rentan terhadap fluktuasi global. Sektor ekonomi berbasis domestik seperti ekonomi kreatif, pertanian modern, dan pariwisata berkualitas tinggi perlu dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan baru. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih tahan terhadap guncangan global dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Stabilitas Makro Ekonomi dan Akselerasi Investasi

Pemerintah menyadari stabilitas makro ekonomi sebagai fondasi utama menghadapi ketidakpastian global. Upaya pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melindungi daya beli masyarakat. Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat membantu bisnis tumbuh tanpa perlu melakukan PHK besar-besaran. Pemerintah tetap optimistis Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8 persen, dengan kunci utama akselerasi investasi dan inovasi di sektor produktif.

Pemanfaatan Teknologi Digital dan Konektivitas Ekonomi

Reformasi birokrasi terus ditingkatkan untuk efisiensi perizinan usaha dan kepastian hukum bagi investor. Potensi hilirisasi sumber daya alam dan ekonomi digital perlu dioptimalkan. Dengan lebih banyak UMKM bergabung dalam ekosistem digital, rantai pasok ekonomi menjadi lebih inklusif dan membuka peluang baru bagi yang terdampak PHK. Pemerintah perlu memastikan akses infrastruktur digital, pembiayaan, dan literasi digital merata. Investasi infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan akses pasar.

Membangun Optimisme dan Kepercayaan

Yang terpenting adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap masa depan ekonomi. Sikap optimistis dan langkah-langkah konkret pemerintah dapat mendorong pelaku usaha dan masyarakat. Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang luar biasa. Krisis moneter 1998, krisis global 2008, dan pandemi COVID-19 membuktikan kemampuan ekonomi Indonesia pulih dari tekanan besar. Dengan kebijakan dan eksekusi tepat, target pertumbuhan tinggi tetap dapat dicapai, dan masyarakat terdampak PHK memiliki kesempatan untuk bangkit dan berkembang. Ini bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang membangun ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan kompetitif di masa depan.