Badai PHK: Tantangan dan Strategi Indonesia Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah gelombang PHK yang melanda, pemerintah Indonesia berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan strategi diversifikasi, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur, sembari membangun optimisme publik.

Gelombang PHK dan Tantangan Ekonomi Global

Perekonomian global tengah dilanda ketidakpastian, ditandai dengan perlambatan ekonomi, gejolak geopolitik, dan kebijakan moneter ketat. Kondisi ini berdampak signifikan pada pasar kerja, termasuk Indonesia. Awal tahun 2024 mencatat lonjakan kasus PHK, dengan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan 77.965 kasus PHK. Prediksi bahkan menyebutkan potensi PHK hingga 280 ribu pekerja di sektor tekstil (sumber: Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejakteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Hartini Retnaningsih).

Penyebab dan Solusi PHK

Beberapa faktor penyebab PHK meliputi kenaikan PPN, pembatasan subsidi pemerintah, dan kenaikan premi BPJS. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu kebijakan yang mendukung industri terdampak, revisi ketentuan PHK, kebijakan impor yang melindungi produk lokal, pengembangan pasar internasional, antisipasi dinamika geopolitik, dan inovasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong kebijakan tepat untuk menjaga keberlangsungan usaha dan hubungan industrial yang baik, serta pengawasan pembinaan ketenagakerjaan. Bappenas mengingatkan bahwa PHK berisiko meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Dampak PHK dan Peran Pemerintah

PHK di Indonesia berakar kompleks. Industri padat karya masih pulih dari penurunan permintaan ekspor, sementara sektor digital melakukan konsolidasi pasca-pandemi. Jika tak diantisipasi, PHK akan menekan daya beli dan menciptakan lingkaran setan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan masyarakat terdampak tak jatuh miskin. Program seperti Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perluasan JKP menjadi penting, namun perlu ditingkatkan efektivitas dan tepat sasarannya. Transformasi ekonomi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada sektor rentan juga krusial.

Diversifikasi Ekonomi dan Stabilitas Makroekonomi

Ketua AKSES, Suroto, menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada manufaktur ekspor dan mengoptimalkan sektor domestik seperti ekonomi kreatif, pertanian modern, dan pariwisata berkualitas tinggi. Hal ini menciptakan lapangan kerja yang lebih tahan guncangan dan memperkuat daya saing. Stabilitas makroekonomi juga penting, dengan upaya pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ketersediaan bahan pokok terjangkau. Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Optimisme dan Strategi Jangka Panjang

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai angka tinggi, bahkan hingga delapan persen. Percepatan investasi dan inovasi di sektor produktif, reformasi birokrasi yang efisien, dan kepastian hukum bagi investor menjadi kunci. Hilirisasi sumber daya alam dan ekonomi digital berpotensi besar sebagai motor pertumbuhan. Peningkatan akses UMKM ke ekosistem digital akan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah juga perlu memastikan akses infrastruktur digital, pembiayaan, dan literasi digital merata.

Infrastruktur dan Kepercayaan Publik

Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas ekonomi, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi, penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi. Akses pasar yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Membangun kembali kepercayaan masyarakat juga krusial. Narasi positif dan langkah konkret pemerintah akan menjadi dorongan psikologis bagi dunia usaha dan masyarakat.

Kesimpulan

Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang terbukti. Dengan kebijakan tepat dan eksekusi yang disiplin, target pertumbuhan tinggi tetap bisa dicapai, sekaligus melindungi masyarakat terdampak PHK. Ini adalah momentum untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing.