Disnakertrans Kalsel dirikan posko pengaduan THR keagamaan Idul Fitri 2025 untuk memastikan pembayaran THR pekerja sesuai aturan dan mencegah potensi permasalahan.

BPJamsostek Cabang Maluku memperkuat kerja sama dengan pengusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja dan memperkenalkan aplikasi JMO serta program SERTAKAN.

Penyegelan lahan sawit oleh pemerintah di Kalimantan Tengah dipastikan tidak akan menyebabkan PHK massal, karena operasional perusahaan akan tetap berjalan di bawah manajemen baru dengan jaminan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, menekankan pentingnya penerapan prinsip ergonomi di lingkungan kerja Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman.

Disnaker Lampung pastikan pengawasan bonus hari raya (BHR) Lebaran 2025 untuk pengemudi ojek daring dan kurir di Provinsi Lampung, meskipun pemberiannya bersifat imbauan.

Wamen KP2MI dan Wali Kota Makassar berkolaborasi membuka peluang kerja bagi pekerja migran asal Makassar, memastikan proses imigrasi aman dan sesuai prosedur, serta memberikan pelatihan keterampilan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pemberian bonus hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pekerja ojek dan kurir online sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kesejahteraan mereka.

BPJAMSOSTEK dan Pemkot Makassar jalin sinergi untuk melindungi pekerja, capaian kepesertaan Jamsostek di Makassar telah melampaui rata-rata nasional.

Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan Surat Edaran yang mendorong perusahaan angkutan online memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada para pengemudi, mengikuti anjuran pemerintah pusat.

Pemkab Kubu Raya mengalokasikan Rp1,6 miliar dari APBD untuk THR tenaga non-ASN, meliputi tenaga pendidik, kesehatan, dan guru ngaji, memastikan kesejahteraan menjelang Idul Fitri.

BPJamsostek memberikan relaksasi iuran JKK 50 persen selama 6 bulan hingga Juli 2025 untuk sektor industri tertentu di Sulawesi Utara demi melindungi tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi.

Komnas HAM mendesak perusahaan untuk tidak melakukan PHK dan meminta pemerintah melindungi hak-hak pekerja menyusul rencana PHK massal di beberapa perusahaan besar di Indonesia.

Menaker menekankan peran pekerja produktif sebagai penggerak utama inovasi, daya saing, dan peningkatan kesejahteraan, mendorong peningkatan keterampilan dan kompetensi.

Komisi VII DPR RI mengusulkan penggabungan TVRI, RRI, dan ANTARA untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan pekerja, serta konsolidasi informasi resmi pemerintah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha di Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

BPJamsostek Maluku melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan perangkat desa di Kabupaten Buru untuk memastikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.

BPJAMSOSTEK Sulteng bertekad melindungi seluruh pekerja di Sulawesi Tengah melalui program Jamsostek pada tahun 2025 dengan menggandeng berbagai pihak.

BPJAMSOSTEK hadirkan solusi bagi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) untuk memiliki rumah melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT), meliputi pinjaman uang muka, KPR, dan renovasi rumah.

Tuntutan regulasi baru bagi pengemudi ojol di Indonesia memicu perdebatan antara kesejahteraan driver, potensi kenaikan tarif, dan keberlanjutan bisnis platform aplikasi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, menyoroti hak-hak karyawan PT Pos Indonesia yang terabaikan, mendesak perubahan status karyawan kontrak menjadi tetap dan meminta Kementerian Ketenagakerjaan turun tangan.