Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif pajak untuk industri padat karya guna mencegah PHK massal dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan, termasuk fasilitas tax allowance dan subsidi upah.

Pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS, demi menjaga hubungan perdagangan bilateral dan stabilitas ekonomi.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyerukan peningkatan konsumsi produk lokal untuk menghadapi rencana tarif resiprokal 32 persen dari AS terhadap produk ekspor Indonesia, guna mengurangi dampak negatif terhadap industri padat karya.

Kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32 persen berpotensi memicu resesi ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025, terutama sektor otomotif dan elektronik.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya peran generasi muda dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan mewujudkan visi Indonesia Emas.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan peran krusial Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menjaga iklim investasi Indonesia, khususnya pada industri padat karya berorientasi ekspor.

Ekonom Rizal Taufikurahman mendorong pemerintah mengambil langkah strategis untuk mencegah meluasnya PHK di sektor manufaktur, termasuk memberikan insentif dan pelatihan bagi pekerja.

Direktur Celios meminta pemerintah segera mitigasi potensi perlambatan ekonomi selama Ramadhan 2025, karena beberapa faktor seperti PHK, efisiensi belanja pemerintah, dan rendahnya inflasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera ambil langkah konkret selamatkan industri padat karya yang tertekan gelombang PHK massal, seperti kasus Sritex, demi mencegah ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

BPJamsostek memberikan relaksasi iuran JKK 50 persen selama 6 bulan hingga Juli 2025 untuk sektor industri tertentu di Sulawesi Utara demi melindungi tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi.