Hadapi Tarif AS, Wali Kota Yogyakarta Serukan Penguatan Produk Lokal
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyerukan peningkatan konsumsi produk lokal untuk menghadapi rencana tarif resiprokal 32 persen dari AS terhadap produk ekspor Indonesia, guna mengurangi dampak negatif terhadap industri padat karya.
Yogyakarta, 5 April 2024 - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyerukan masyarakat untuk memperkuat konsumsi produk lokal sebagai langkah antisipatif terhadap rencana Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 9 April 2025. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi potensi dampak negatif terhadap perekonomian lokal, terutama industri padat karya.
"Kalau menurut saya, harus menguatkan konsumsi dalam negeri, harus menguatkan produk lokal untuk dikonsumsi sendiri, dan jangan banyak belanja yang tidak penting," ujar Hasto di Yogyakarta, Sabtu.
Seruan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan melemahnya daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, yang berpotensi berdampak pada penurunan daya serap tenaga kerja di sektor industri padat karya. Meskipun ekspor Yogyakarta ke AS tidak terlalu besar, dampak kebijakan ini tetap perlu diantisipasi.
Antisipasi Dampak Tarif Resiprokal AS
Hasto Wardoyo menekankan pentingnya penguatan ketahanan ekonomi lokal sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika perdagangan global yang semakin kompleks. Ia mengakui bahwa sektor ekspor Kota Yogyakarta ke AS memang tidak terlalu besar. Namun, industri padat karya seperti garmen di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap berpotensi terdampak. Oleh karena itu, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini.
"Alhamdulillah mungkin (produk ekspor) tidak terlalu banyak, tapi paling enggak garmen itu dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kan ada. Di sini industri yang padat karya, yang otomotif dan sebagainya kan tidak banyak sehingga mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh secara serius," jelasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Yogyakarta tersebut menjelaskan bahwa potensi lesunya industri ekspor akibat tarif tinggi dari AS berpeluang menurunkan daya serap tenaga kerja jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk bijak dalam mengatur keuangan dan mengutamakan konsumsi produk lokal.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi kenaikan harga barang impor akibat kebijakan tersebut. "Kemarin kan sebelum lebaran aja kita ada deflasi. Barang tersedia tapi pembeli kurang. Nanti kalau seandainya dolar naik, barang-barang impor juga lebih mahal, produk padat karya menurun, agak lesu, itu kita harus antisipasi," tambah Hasto.
Penguatan Ekonomi Lokal sebagai Solusi
Pemerintah AS sebelumnya telah mengumumkan rencana penerapan tarif balasan sebesar 32 persen, jauh di atas tarif dasar 10 persen yang selama ini diberlakukan. Tarif ini akan diberlakukan terhadap sejumlah produk Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respon atas kebijakan perdagangan yang dianggap tidak adil.
Menyikapi hal tersebut, Hasto Wardoyo mengajak seluruh masyarakat Yogyakarta untuk bersama-sama mendukung produk lokal. Dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan sekaligus memberikan dukungan nyata bagi industri lokal, khususnya industri padat karya.
Penguatan ekonomi lokal tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan kemandirian ekonomi nasional.
Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan membeli produk-produk lokal, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun kerajinan tangan. Selain itu, masyarakat juga dapat aktif mempromosikan produk-produk lokal kepada lingkungan sekitarnya.
Kesimpulan
Wali Kota Yogyakarta menyerukan penguatan konsumsi produk lokal sebagai strategi menghadapi dampak negatif dari kebijakan tarif resiprokal AS. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi industri padat karya dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
