RI Siapkan Strategi Hadapi Tarif Resiprokal AS: Dampak ke Ekonomi dan Upaya Mitigasi
Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 32 persen yang mulai berlaku April 2025, guna mitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Kebijakan ini, yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025, berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap daya saing produk Indonesia di pasar AS. Hal ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Produk-produk ekspor Indonesia yang berpotensi terdampak meliputi elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk perikanan laut. Pemerintah saat ini tengah menghitung dampak potensial dari kebijakan tarif ini terhadap sektor-sektor tersebut dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian nasional juga sedang disiapkan secara intensif.
Menko Airlangga menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global. Kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) difokuskan pada pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas valuta asing (valas) untuk mendukung dunia usaha dan stabilitas ekonomi secara menyeluruh. "Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut," kata Airlangga.
Negosiasi dan Diplomasi dengan AS
Sejak awal tahun, pemerintah telah melakukan negosiasi intensif dengan pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan pelaku usaha nasional telah berkoordinasi untuk menghadapi tarif resiprokal ini. Komunikasi dengan pemerintah AS akan terus dilakukan di berbagai tingkatan, termasuk pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk negosiasi langsung.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS, khususnya yang tercantum dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk deregulasi dan penyederhanaan regulasi yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Measures (NTMs).
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga akan terus memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. "Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Airlangga.
Kerja Sama ASEAN
Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama, mengingat seluruh negara ASEAN terdampak pengenaan tarif AS. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia menunjukkan kesiapannya menghadapi tantangan ini dengan strategi yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan menekankan pentingnya negosiasi, diplomasi, dan kerja sama regional untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
