May Day 2025: Said Iqbal Tekankan Pentingnya Perjuangan Isu Buruh, Presiden Prabowo Janjikan Dewan Kesejahteraan Buruh
Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden Prabowo Subianto membahas isu buruh di May Day 2025, dengan janji pembentukan dewan kesejahteraan buruh nasional dan percepatan pengesahan RUU PPRT.
Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Jakarta menjadi momentum penting bagi kaum buruh Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menekankan bahwa May Day bukan sekadar hari libur, melainkan momentum untuk memperjuangkan hak-hak dan isu-isu krusial yang dihadapi kaum buruh. Peringatan ini juga diwarnai kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri, menandai dukungan pemerintah terhadap aspirasi para pekerja.
Said Iqbal mengingatkan sejarah May Day yang berawal dari peristiwa berdarah di Chicago, yang dikenal sebagai insiden Haymarket. Peristiwa tersebut menandai perjuangan buruh Amerika Serikat untuk mendapatkan hak-hak dasar, termasuk 'tiga delapan' yaitu delapan jam kerja, delapan jam istirahat, dan delapan jam untuk bersosialisasi. Ia menggambarkan betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan para buruh di masa lalu dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah-tengah para buruh di Monas, Jakarta, disambut positif oleh Said Iqbal. Hal ini dianggap sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kaum buruh dan rakyat kecil. Momentum ini kemudian dimanfaatkan Said Iqbal untuk menyampaikan enam isu penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Enam Isu Krusial yang Disampaikan Said Iqbal
Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal menyampaikan enam isu penting yang menjadi tuntutan kaum buruh. Pertama, penghapusan sistem alih daya atau outsourcing. Kedua, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK) untuk melindungi hak-hak pekerja yang terkena PHK. Ketiga, penetapan upah layak bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Keempat, pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Kelima, pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dan keenam, pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset. Semua isu ini dianggap vital untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kaum buruh.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi langsung beberapa isu yang disampaikan Said Iqbal. Presiden berjanji akan segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT dalam waktu tiga bulan ke depan. Beliau juga mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, menekankan pentingnya komitmen untuk memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.
Janji Presiden Prabowo: Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen terhadap kesejahteraan buruh, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini akan terdiri dari tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan kaum buruh. Pembentukan dewan ini merupakan salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap aspirasi dan perjuangan kaum buruh.
Pembentukan dewan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia. Dengan adanya wadah komunikasi yang jelas, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi kaum buruh dan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
May Day 2025 menjadi momentum penting bagi kaum buruh Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan janji-janji yang disampaikannya memberikan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia. Namun, implementasi dari janji-janji tersebut perlu dipantau dan dikawal agar dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan para buruh.
