Aman dan Lancar, Menko Polkam Apresiasi Peringatan Hari Buruh 2025
Peringatan May Day 2025 di Indonesia berjalan aman dan lancar, Menko Polkam Budi Gunawan sampaikan apresiasi dan harapan sinergi positif antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Indonesia berlangsung aman dan lancar. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, setelah melakukan pemantauan dan rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat tinggi negara di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Panglima TNI, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI. Budi Gunawan menyatakan bahwa berdasarkan hasil monitoring dari berbagai daerah, perayaan May Day berjalan tertib dan kondusif.
Menko Polkam menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen buruh yang telah berperan aktif menjaga ketertiban dan kenyamanan selama peringatan Hari Buruh. Ia juga menyampaikan harapan agar sinergi positif antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dapat terus terjalin demi meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. "Semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat," katanya.
Peringatan May Day di Jakarta dan Isu-isu Ketenagakerjaan
Di Jakarta, peringatan May Day dipusatkan di Lapangan Monas dan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan sejumlah isu penting ketenagakerjaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Beberapa isu krusial yang disampaikan Said Iqbal di hadapan Presiden Prabowo meliputi penghapusan alih daya (outsourcing), pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), serta penetapan upah layak bagi para pekerja. Selain itu, Iqbal juga menekankan pentingnya pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi, pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT dalam waktu tiga bulan ke depan. Beliau juga mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, menekankan pentingnya komitmen untuk memberantas korupsi dan menuntut pengembalian aset hasil kejahatan korupsi.
Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pemerintah akan segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam tiga bulan ke depan. Presiden juga mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.
Kesimpulan
Peringatan Hari Buruh 2025 berjalan dengan aman dan lancar, menjadi bukti sinergi positif antara pemerintah dan elemen buruh. Komitmen pemerintah dalam merespon isu-isu ketenagakerjaan yang disampaikan oleh perwakilan buruh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia.
