Fakta Menarik: Dinkes Bangkalan Gandeng Kejari Awasi Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangkalan Senilai Miliaran Rupiah
Dinas Kesehatan Bangkalan menggandeng Kejaksaan Negeri setempat untuk Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangkalan senilai miliaran rupiah. Apa tujuan utama kolaborasi ini demi akuntabilitas proyek?
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mengambil langkah proaktif dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Kolaborasi ini bertujuan mengawasi proyek pembangunan tiga puskesmas yang menelan anggaran miliaran rupiah di wilayah tersebut. Inisiatif ini merupakan upaya serius pemerintah daerah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Kepala Dinkes Bangkalan, Nur Hotibah, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kejari Bangkalan dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Pendampingan ini dimulai sejak tahap perencanaan proyek. Hal ini diharapkan dapat memastikan seluruh pengerjaan proyek sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Langkah strategis ini juga bertujuan menghindari potensi temuan pelanggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, proses Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangkalan dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Kehadiran Kejari menjadi jaminan tambahan terhadap integritas proyek.
Mencegah Korupsi dan Memastikan SOP
Pendampingan oleh Kejari Bangkalan memiliki peran krusial dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana korupsi. Nur Hotibah menegaskan bahwa inti dari kerja sama ini adalah pencegahan korupsi. Pihaknya berkomitmen penuh terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kejari Bangkalan bertindak sebagai pendamping yang memberikan arahan dan pengawasan. Mereka memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai regulasi. Ini termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tujuannya agar tidak ada celah bagi praktik-praktik yang merugikan negara.
Selain itu, kehadiran Kejari juga berfungsi sebagai pengingat bagi semua pihak yang terlibat. Para kontraktor, konsultan perencana, dan pengawas diharapkan lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan tugas mereka. Kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan.
Detail Proyek dan Anggaran
Tiga puskesmas yang saat ini sedang direnovasi dan dibangun meliputi Puskesmas Tanah Merah, Puskesmas Tanjung Bumi, dan Puskesmas Burneh. Masing-masing proyek memiliki alokasi anggaran yang signifikan. Anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas kesehatan.
Proyek pembangunan Puskesmas Tanah Merah dialokasikan sebesar Rp7,5 miliar lebih. Sementara itu, renovasi dan penambahan ruang Puskesmas Burneh menelan biaya sebesar Rp1,2 miliar lebih. Renovasi serta penambahan ruang Puskesmas Tanjung Bumi membutuhkan anggaran sebesar Rp1,4 miliar lebih.
Berikut adalah rincian anggaran proyek pembangunan puskesmas:
Total investasi ini menunjukkan skala proyek yang besar. Oleh karena itu, Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangkalan menjadi sangat penting. Anggaran yang besar memerlukan pengawasan ketat untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.
Mekanisme Pendampingan dan Harapan
Dalam menjalankan fungsi pendampingan, Kejari Bangkalan menurunkan sekitar lima personel di masing-masing lokasi proyek. Personel ini bertugas memantau secara langsung progres pekerjaan. Mereka juga siap memberikan konsultasi terkait aspek hukum dan kepatuhan.
Nur Hotibah berharap langkah ini akan membuat proses pembangunan fasilitas kesehatan berjalan lancar dan akuntabel. Selain itu, proyek diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bangkalan. Pembangunan yang sesuai ketentuan akan mencegah terjadinya korupsi.
Kolaborasi antara Dinkes dan Kejari ini menjadi contoh baik sinergi antarlembaga pemerintah. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan yang bersih dan berkualitas. Ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Pengawasan Pembangunan Puskesmas Bangkalan adalah prioritas.
