Pemkab Bangkalan Gandeng KPK untuk Cegah Korupsi
Pemerintah Kabupaten Bangkalan menjalin kerja sama dengan KPK untuk mencegah korupsi, dimulai dengan audiensi dan berbagi data APBD serta informasi ASN.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik korupsi. Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, memimpin inisiatif ini di Bangkalan pada Rabu, 23 April. Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh keinginan Pemkab Bangkalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Langkah-langkah yang diambil meliputi bimbingan dan pengarahan dari KPK terkait program-program pemerintah, serta penyampaian data-data penting kepada KPK.
Kerja sama ini dianggap penting karena beberapa ASN di Bangkalan terjerat kasus korupsi akibat kesalahan administrasi. Dengan bantuan KPK, Pemkab Bangkalan berharap dapat meningkatkan kualitas administrasi dan mencegah kesalahan serupa di masa mendatang. Audiensi di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada 22 April menjadi langkah awal kerja sama ini.
Langkah konkret yang telah diambil meliputi penyerahan data APBD 2025, realisasi APBD 2024, status penyusunan dan pengesahan Perda APBD 2025, informasi pengadaan barang/jasa, data ASN, dan laporan pencegahan korupsi lainnya kepada KPK. Hal ini menunjukkan komitmen nyata Pemkab Bangkalan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Langkah Awal Pencegahan Korupsi di Bangkalan
Audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, yang dihadiri Bupati Lukman Hakim, Wakil Bupati Fauzan Djakfar, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandai dimulainya kerja sama strategis antara Pemkab Bangkalan dan KPK. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Bangkalan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Bupati Lukman Hakim menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Beliau menyatakan bahwa kerja sama dengan KPK ini difokuskan pada pencegahan korupsi, bukan hanya penindakan. Hal ini menunjukkan pendekatan proaktif Pemkab Bangkalan dalam menangani potensi korupsi.
Dengan adanya bimbingan dan pengarahan dari KPK, diharapkan program-program pemerintah di Bangkalan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini akan meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Pemkab Bangkalan juga telah secara proaktif memberikan data-data penting kepada KPK. Transparansi data ini menunjukkan komitmen Pemkab Bangkalan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi.
Data yang Diserahkan dan Harapan Pemkab Bangkalan
Pemkab Bangkalan telah menyerahkan berbagai data penting kepada KPK, termasuk data APBD 2025, realisasi APBD 2024, dan status penyusunan Perda APBD 2025. Data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan daerah.
Selain data APBD, Pemkab Bangkalan juga menyerahkan informasi terkait pengadaan barang/jasa dan data Aparatur Sipil Negara (ASN). Data ini akan membantu KPK dalam melakukan pengawasan dan mencegah potensi korupsi dalam proses pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia.
Pemkab Bangkalan berharap kerja sama ini akan menghasilkan penguatan sistem pengawasan internal, optimalisasi pelayanan publik, dan percepatan terwujudnya pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. Ini merupakan tujuan utama dari kerja sama ini.
Dengan adanya dukungan dan bimbingan dari KPK, diharapkan Pemkab Bangkalan dapat lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi dini potensi korupsi. Hal ini akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya bagi masyarakat.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan di Bangkalan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Bangkalan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Bangkalan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di Bangkalan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
