Kadin Indonesia menyambut positif pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK oleh Presiden Prabowo Subianto, berharap peningkatan kesejahteraan pekerja dan pencegahan PHK.

Jelang May Day 2025, Menko Airlangga akan memanggil pengusaha padat karya untuk membahas tuntutan buruh terkait upah dan isu ketenagakerjaan lainnya, termasuk rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

Satgas PHK dibentuk untuk menangani ancaman PHK di Indonesia, namun keberhasilannya jangka panjang bergantung pada strategi yang komprehensif dan komitmen nyata pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) masih mengkaji pembentukan Satgas PHK, menunggu Instruksi Presiden terkait lingkup tugas dan eksekusi satgas tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan 1.126 pekerja PT Yihong yang terkena PHK berpotensi kembali bekerja setelah hak-hak mereka terpenuhi dan perusahaan kembali berproduksi.

Setelah melalui mediasi, 48 pekerja Hotel Grand Legi Mataram yang terkena PHK menerima kompensasi sebesar Rp1 miliar, mengakhiri sengketa hubungan industrial.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mantan karyawan Sritex Group yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan hampir 100 persen klaim JHT telah terpenuhi

DPRD Bali menerima aduan dan akan menindaklanjuti kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) enam karyawan Angkasa Pura Supports (APS) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang diduga berkaitan dengan aksi mogok kerja.

BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan Rp45 miliar untuk 2.069 pekerja PT Danbi Internasional di Garut yang terkena PHK, dengan klaim tertinggi mencapai Rp48 juta.

Pemerintah berupaya agar pembayaran pesangon dan THR karyawan PT Sritex yang dirumahkan segera dicairkan sebelum Lebaran 2025, dengan dana berasal dari penjualan aset perusahaan.