Menjelang May Day 2025, Airlangga Hartarto Panggil Pengusaha Padat Karya

Jelang May Day 2025, Menko Airlangga akan memanggil pengusaha padat karya untuk membahas tuntutan buruh terkait upah dan isu ketenagakerjaan lainnya, termasuk rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dijadwalkan akan memanggil para pelaku industri padat karya pada Rabu, 30 April 2025. Pemanggilan ini dilakukan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan buruh yang merasa upah yang diterima belum sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Pertemuan ini akan membahas berbagai isu krusial yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Pemanggilan tersebut dilakukan di Jakarta, sehari sebelum perayaan May Day di Lapangan Monas yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 200 ribu buruh dari Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, hingga Cilegon. Acara ini akan menjadi fokus perhatian publik dan menjadi momentum penting bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasinya. Pertemuan dengan pengusaha padat karya diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja.

Salah satu isu penting yang akan dibahas adalah tuntutan kenaikan upah. Buruh menilai upah yang mereka terima saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah meningkatnya harga barang dan jasa. Selain itu, berbagai isu ketenagakerjaan lain juga akan menjadi sorotan dalam perayaan May Day 2025, yang diharapkan dapat menjadi titik tolak perubahan positif bagi dunia kerja di Indonesia.

Menyikapi Tuntutan Buruh Jelang May Day 2025

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, telah menyampaikan enam isu utama yang akan menjadi tuntutan buruh dalam aksi May Day 2025. Isu-isu tersebut meliputi penghapusan alih daya (outsourcing), pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kenaikan upah yang layak, dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Tuntutan ini mencerminkan keinginan buruh untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Selain itu, buruh juga menuntut perlindungan pekerja rumah tangga melalui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset. Tuntutan-tuntutan ini menunjukkan kepedulian buruh terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Pertemuan dengan pengusaha padat karya diharapkan dapat mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri terkait remunerasi karyawan. Namun, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan situasi perindustrian dalam menentukan kebijakan upah. Pemanggilan pengusaha padat karya ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat mengakomodasi aspirasi buruh dan kelangsungan usaha industri.

"Ya tentu kan masing-masing perusahaan itu punya kebijakan terkait dengan renumerasi karyawannya. Tetapi kalau kita lihat tergantung situasi perindustriannya, besok (pengusaha) industri padat karya saya panggil," kata Airlangga.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di May Day 2025

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan May Day 2025 di Monas juga menjadi sorotan. Said Iqbal menyatakan bahwa Presiden Prabowo hampir dipastikan akan hadir dalam perayaan tersebut. Hal ini merupakan peristiwa yang cukup langka, mengingat hanya sedikit presiden yang secara langsung menghadiri perayaan May Day.

"Hampir bisa dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day, atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti," kata Said Iqbal. Ia menambahkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan hal yang positif dan menunjukkan penghormatan pemerintah terhadap peran buruh di Indonesia.

Menurut Said, kehadiran presiden atau perdana menteri dalam perayaan May Day merupakan hal yang lazim di berbagai negara. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan peran buruh dalam pembangunan suatu negara. Kehadiran Presiden Prabowo diharapkan dapat menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap aspirasi dan tuntutan para pekerja di Indonesia.

"Beliau adalah presiden kedua setelah Soekarno yang bertemu dan hadir langsung dalam perayaan May Day, dengan Prabowo di 2025, sedangkan Soekarno 1965 di Gelora Bung Karno (GBK)," ujar Said Iqbal menambahkan.

"Perayaan May Day dihadiri oleh presiden atau perdana menteri (PM) adalah hal yang lazim, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan peran buruh di suatu negara dan bangsa," kata dia.

Pertemuan antara Menko Airlangga dan pengusaha padat karya, serta kehadiran Presiden Prabowo Subianto di May Day 2025, diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia. Semoga pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.