Sinergi Pemerintah dan Industri: Kunci Kesejahteraan Buruh di Indonesia
Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan industri untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia, sejalan dengan usulan Presiden Prabowo Subianto terkait Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel, baru-baru ini menyatakan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, 2 Mei 2025, menyusul usulan Presiden Prabowo Subianto terkait Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).
Wamenaker Noel menjelaskan bahwa kesejahteraan buruh harus sejalan dengan kemajuan usaha. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk menciptakan lapangan kerja melalui investasi, sehingga dunia usaha semakin berkembang dan buruh dapat merasakan manfaatnya. "Jika birokrasi sudah menempatkan buruh pada posisi sesuai esensi yang disampaikan Presiden, maka dunia usaha harus menyadari hal ini. Kesejahteraan buruh harus seiring dengan kemajuan usaha," tegas Wamenaker Noel.
Usulan pembentukan DKBN dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, menjadi sorotan penting. Presiden Prabowo juga menyatakan dukungannya untuk menghapus sistem outsourcing atau pekerja alih daya.
Dukungan Presiden terhadap Kesejahteraan Buruh
Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada May Day 2025, menyatakan bahwa DKBN akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia. Lembaga ini akan memberikan nasihat kepada presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja. DKBN juga akan mempelajari mekanisme transisi menuju penghapusan sistem outsourcing, dengan mempertimbangkan iklim investasi.
Menurut Presiden, pembentukan DKBN merupakan langkah penting untuk memastikan kesejahteraan buruh terlindungi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.
Wamenaker Noel menilai usulan pembentukan DKBN sebagai sebuah penghargaan yang bersifat kuantitatif, yang akan membawa masa depan yang lebih baik bagi buruh Indonesia. "Ini menjangkau masa depan buruh nasional yang indah," ujarnya.
Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Industri
Wamenaker Noel menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan industri merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan buruh. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sementara industri harus berkomitmen untuk memberikan upah dan perlindungan yang layak bagi para pekerjanya.
Dengan adanya DKBN, diharapkan akan tercipta dialog yang konstruktif antara pemerintah, industri, dan serikat pekerja. Hal ini akan mempermudah pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.
Selain itu, penghapusan sistem outsourcing juga diharapkan dapat memberikan kepastian kerja dan perlindungan sosial yang lebih baik bagi para pekerja. Namun, proses transisi ini perlu dilakukan secara bertahap dan terencana untuk menghindari dampak negatif terhadap iklim investasi.
Langkah Konkret Menuju Kesejahteraan Buruh
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan industri perlu mengambil langkah-langkah konkret, antara lain:
- Meningkatkan investasi di sektor-sektor padat karya.
- Menerapkan standar upah minimum yang layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup.
- Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pekerja.
- Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait ketenagakerjaan.
- Memperkuat peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan industri, diharapkan kesejahteraan buruh di Indonesia dapat terus meningkat dan terwujudnya cita-cita Indonesia maju.
