Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemerintah Fokus Perkuat Sistem Ketenagakerjaan: Lindungi Pekerja dan Tingkatkan Investasi
Pemerintah Fokus Perkuat Sistem Ketenagakerjaan: Lindungi Pekerja dan Tingkatkan Investasi

Pemerintah berkomitmen membangun sistem ketenagakerjaan yang melindungi seluruh pekerja, menyederhanakan iklim investasi, dan mendorong peningkatan lapangan kerja formal di Indonesia.

Penghapusan Outsourcing: Kepastian Kerja atau Tantangan Baru bagi Perusahaan?
Penghapusan Outsourcing: Kepastian Kerja atau Tantangan Baru bagi Perusahaan?

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai penghapusan sistem outsourcing akan memberikan kepastian kerja bagi pegawai, namun juga berpotensi meningkatkan biaya produksi perusahaan.

Menaker Segera Temui Serikat Pekerja dan Apindo Bahas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Menaker Segera Temui Serikat Pekerja dan Apindo Bahas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Menteri Ketenagakerjaan akan bertemu dengan serikat pekerja dan Apindo untuk membahas pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) sebagai langkah mendukung penghapusan sistem outsourcing.

Sinergi Pemerintah dan Industri: Kunci Kesejahteraan Buruh di Indonesia
Sinergi Pemerintah dan Industri: Kunci Kesejahteraan Buruh di Indonesia

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan industri untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia, sejalan dengan usulan Presiden Prabowo Subianto terkait Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Penghapusan Outsourcing, Pertimbangkan Iklim Investasi
Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Penghapusan Outsourcing, Pertimbangkan Iklim Investasi

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan pemerintah masih meninjau ulang kebijakan penghapusan outsourcing, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia.

Penghapusan Outsourcing: Wamenaker Akan Kaji Lebih Lanjut, Keputusan di Tangan Presiden Prabowo
Penghapusan Outsourcing: Wamenaker Akan Kaji Lebih Lanjut, Keputusan di Tangan Presiden Prabowo

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan akan mengkaji tuntutan penghapusan sistem outsourcing, dengan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Menaker Pastikan Keterlibatan dalam Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Menaker Pastikan Keterlibatan dalam Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memastikan keterlibatan aktif dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing.

Tenaga Kerja Indonesia: Pilar Utama Pembangunan Nasional
Tenaga Kerja Indonesia: Pilar Utama Pembangunan Nasional

Menteri Ketenagakerjaan menekankan peran vital 145 juta pekerja Indonesia sebagai pilar utama pembangunan nasional, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Presiden Prabowo Respons Keluhan Buruh Soal Pajak di May Day 2025
Presiden Prabowo Respons Keluhan Buruh Soal Pajak di May Day 2025

Presiden Prabowo Subianto menanggapi langsung keluhan buruh tentang pajak di May Day 2025 dan berjanji meninjau kembali kebijakan tersebut serta membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Presiden Prabowo Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk Akhiri Outsourcing
Presiden Prabowo Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk Akhiri Outsourcing

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai upaya mengakhiri sistem outsourcing dan meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Pemerintah Pastikan Tuntutan Buruh May Day Ditanggapi Serius
Pemerintah Pastikan Tuntutan Buruh May Day Ditanggapi Serius

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani tuntutan buruh pada May Day, termasuk mitigasi PHK dan revisi UU Ketenagakerjaan.

Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Siap Hapus Outsourcing?
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Siap Hapus Outsourcing?

Presiden Prabowo Subianto umumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing dan melindungi hak-hak pekerja di Indonesia.