KSPSI Apresiasi Kebijakan Prabowo: Prioritas Kesejahteraan Buruh Terangkat
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto berpihak pada kesejahteraan buruh, tercermin dari kenaikan UMR dan peninjauan UU Cipta Kerja.
Jakarta, 27 Februari 2024 - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, memberikan apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak pada kesejahteraan buruh di Indonesia. Hal ini disampaikan Jumhur dalam puncak peringatan HUT Ke-52 KSPSI di Stadium Indonesia Arena, Kompleks GBK Senayan, Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur di hadapan puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Ketua DPD, serta perwakilan dari berbagai organisasi buruh dan pekerja.
Jumhur menekankan bahwa Presiden Prabowo memiliki visi yang selaras dengan perjuangan kesejahteraan buruh. "Presiden Prabowo Subianto mempunyai pemikiran yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh," tegas Jumhur.
Kebijakan Pro-Buruh Presiden Prabowo
Jumhur mencontohkan beberapa kebijakan Presiden Prabowo yang dianggapnya berpihak pada buruh, di antaranya kenaikan upah minimum regional (UMR) sebesar 6,5 persen. Selain itu, ia juga mengapresiasi peninjauan terhadap Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja dan upaya pemerintah untuk membatasi produk impor yang dapat diproduksi di dalam negeri. Langkah tegas dalam penindakan korupsi juga disebut sebagai kebijakan yang berdampak positif bagi kesejahteraan buruh.
Lebih lanjut, Jumhur menjelaskan, "Intinya semua kebijakan Presiden Prabowo itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kenaikan produksi industri, yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan buruh." Ia mengaku senang melihat komitmen Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat dan buruh Indonesia.
Terkait maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan ini, Jumhur berpendapat bahwa sebagian di antaranya disebabkan oleh dinamika industri dan dampak negatif dari impor yang berlebihan. "Ini (impor) menyebabkan industri dalam negeri tumbang dan berdampak PHK," jelasnya.
Partisipasi Tokoh Penting dan Dukungan Berbagai Pihak
Perayaan HUT Ke-52 KSPSI tersebut turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, dan Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan pemerintah terhadap perjuangan dan aspirasi para pekerja di Indonesia.
Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, para pimpinan organisasi serikat buruh/pekerja, mahasiswa, dan perwakilan ojek daring. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan bahwa isu kesejahteraan buruh menjadi perhatian bersama.
KSPSI berharap kebijakan-kebijakan yang pro-buruh akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tercipta iklim kerja yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Tanah Air.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan tercipta iklim kerja yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Tanah Air. Kenaikan UMR dan peninjauan UU Cipta Kerja menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.
