Peraturan Baru Perkuat Proteksi Pekerja Terdampak PHK

Presiden Prabowo Subianto baru saja mengesahkan PP No.6 Tahun 2025 yang memperkuat perlindungan pekerja melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan perubahan signifikan pada iuran, klaim, dan syarat kepesertaan.

Jakarta, 14 Februari 2025 - Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan memperkuat perlindungan dan jaminan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peraturan ini merevisi PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Perubahan Signifikan dalam PP No. 6 Tahun 2025

Perubahan ini mencakup beberapa aspek penting dalam program JKP, termasuk syarat kepesertaan, masa klaim, besaran iuran, dan bukti PHK. Sembilan pasal di PP sebelumnya telah direvisi (Pasal 4, 11, 19, 20, 21, 25, 31, 39, dan 40), dan satu pasal baru (Pasal 39A) ditambahkan. Tujuan utama revisi ini adalah mengoptimalkan perlindungan pekerja yang kehilangan pekerjaan, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini dan tingginya angka PHK.

Iuran JKP Diturunkan dan Masa Klaim Diperpanjang

Salah satu perubahan paling signifikan adalah penurunan iuran JKP. Sebelumnya, iuran sebesar 0,46 persen dari upah bulanan kini diturunkan menjadi 0,36 persen. Selain itu, masa pengajuan klaim manfaat JKP diperpanjang menjadi enam bulan, dari sebelumnya hanya tiga bulan setelah PHK. Perubahan ini diharapkan dapat meringankan beban pekerja yang terkena PHK.

Perlindungan Bagi Pekerja di Perusahaan Pailit

Pasal 39A yang baru ditambahkan memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja di perusahaan yang dinyatakan pailit atau tutup. Ayat (1) menyatakan bahwa manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan meskipun perusahaan menunggak iuran hingga enam bulan. Namun, Ayat (2) menegaskan bahwa hal ini tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melunasi tunggakan iuran dan denda.

Penyesuaian dan Implementasi

Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP ini pada 7 Februari 2025, dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan diwajibkan menyesuaikan sistem kepesertaan JKP paling lambat 15 hari kerja setelah peraturan ini berlaku. Peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 37 Tahun 2021 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 6 Tahun 2025.

Kesimpulan

PP Nomor 6 Tahun 2025 merupakan langkah penting pemerintah dalam melindungi pekerja yang terdampak PHK. Dengan penurunan iuran, perpanjangan masa klaim, dan perlindungan tambahan bagi pekerja di perusahaan pailit, peraturan ini diharapkan dapat memberikan jaminan sosial yang lebih baik dan mengurangi risiko sosial bagi pekerja yang terkena PHK.