BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang menjalin kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai agen korporasi untuk melindungi pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) memastikan proses rekrutmen kembali eks karyawan PT Sritex oleh investor baru berjalan lancar, dengan sebagian besar pengajuan klaim JHT dan JKP juga telah diproses.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Denpasar mensosialisasikan Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 kepada 500 perusahaan untuk meningkatkan perlindungan pekerja dengan perubahan substansial dalam program JKK, JKM, dan JHT.

BPJS Ketenagakerjaan di Solo memberikan layanan prioritas bagi 73 pekerja PP Burung Mas yang terkena PHK, membantu pencairan JHT dan akses ke program JKP.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempercepat proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mantan karyawan Sritex Group yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan hampir 100 persen klaim JHT telah terpenuhi

Menaker Yassierli meninjau langsung proses pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja Sritex Grup di Boyolali, memastikan hak pekerja terpenuhi dan pencairan JHT rampung sebelum Lebaran.

BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan Rp45 miliar untuk 2.069 pekerja PT Danbi Internasional di Garut yang terkena PHK, dengan klaim tertinggi mencapai Rp48 juta.

Pemerintah berupaya agar pembayaran pesangon dan THR karyawan PT Sritex yang dirumahkan segera dicairkan sebelum Lebaran 2025, dengan dana berasal dari penjualan aset perusahaan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh eks karyawan PT Sritex akan menerima haknya berupa Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selambat-lambatnya tanggal 18 Maret 2025.

Menteri Ketenagakerjaan berharap pembayaran pesangon dan THR karyawan Sritex yang terkena PHK dapat diselesaikan sebelum Idul Fitri 2025, melalui penjualan aset Boedel perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan Jambi telah membayarkan klaim JHT sebesar Rp502,67 miliar kepada 38.311 peserta dan berbagai klaim lainnya sepanjang tahun 2024, dengan perubahan skema JKP yang diperkirakan akan berlaku di tahun 2025.