KI DKI Jakarta Dorong Kelurahan Gelora Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik
Komisi Informasi DKI Jakarta mendorong Kelurahan Gelora untuk meningkatkan tata kelola data dan informasi agar mencapai status 'Informatif' dalam penilaian keterbukaan informasi publik.
Jakarta, 7 Maret 2024 - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Kelurahan Gelora, Jakarta Pusat, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi publik. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menyusul hasil Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024 yang menempatkan Kelurahan Gelora dalam kategori 'Cukup Informatif'. Kunjungan KI DKI Jakarta ke Kelurahan Gelora bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan arahan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kelurahan.
Meskipun telah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Kelurahan Gelora masih perlu meningkatkan kinerjanya agar mencapai status 'Informatif'. Luqman menekankan pentingnya tata kelola data dan informasi yang baik sebagai pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia berharap Kelurahan Gelora dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang signifikan.
Dari 519 badan publik yang mengikuti E-Monev 2024, hanya 67 badan publik (13 persen) yang berhasil meraih predikat 'Informatif'. Kelurahan Gelora, dengan nilai 70, masih berada di bawah standar tersebut. E-Monev sendiri menggunakan metode Self-Assessment Questionnaire (SAQ) untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik, dengan lima kategori penilaian: 'Informatif', 'Menuju Informatif', 'Cukup Informatif', 'Kurang Informatif', dan 'Tidak Informatif'.
Peningkatan Tata Kelola Data dan Informasi di Kelurahan Gelora
Dalam kunjungan tersebut, Lurah Gelora, Nurbi Tumbur Togar, beserta jajarannya menerima langsung rekomendasi dari KI DKI Jakarta. Togar mengakui adanya beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam pengelolaan media sosial sebagai saluran utama penyebaran informasi publik. Ia menyatakan komitmen Kelurahan Gelora untuk meningkatkan kualitas konten media sosial agar lebih menarik dan informatif bagi masyarakat.
Menurut Togar, peningkatan akses dan interaksi masyarakat melalui media sosial kelurahan akan memperluas jangkauan informasi mengenai kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan Wali Kota Jakarta Pusat untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pemerintahan.
KI DKI Jakarta juga merekomendasikan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Gelora. Penguatan ini difokuskan pada pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) agar lebih terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Rekomendasi untuk Transparansi yang Lebih Baik
Luqman Hakim Arifin menjelaskan bahwa E-Monev bertujuan untuk membantu badan publik di Jakarta meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Ia berharap Kelurahan Gelora dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang lebih optimal.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah pentingnya pengelolaan media sosial yang efektif. Media sosial saat ini menjadi salah satu platform utama penyebaran informasi, dan Kelurahan Gelora perlu memastikan informasi yang disampaikan akurat, mudah dipahami, dan menarik bagi masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dapat ditingkatkan.
Selain itu, penguatan PPID juga menjadi hal krusial. PPID berperan penting dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik. Dengan pengelolaan DIP dan DIK yang baik, masyarakat dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan, sekaligus memahami informasi mana yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
KI DKI Jakarta berharap Kelurahan Gelora dapat memanfaatkan rekomendasi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan mencapai status 'Informatif' pada penilaian selanjutnya. Komitmen dan kerja sama antara KI DKI Jakarta dan Kelurahan Gelora diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Jakarta Pusat.
